Menteri Pertanian: Indonesia Tak Mau Didikte soal Sawit oleh Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah pelaku industri pengolahan kelapa sawit Indonesia tidak mau didikte oleh Uni Eropa.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian menanggapi kampanye hitam terkait sawit asal Indonesia oleh Uni Eropa.

Menurut Menteri Pertanian, Indonesia memiliki standard sendiri dalam hal industri pertanian.

"Kami punya standar sendiri, dan kami tidak ingin didikte negara lain," ujar Amran dalam keterangan pers seusai menemui Pelapor Khusus PBB, Senin (09/04/2018).

Amran juga meminta kepada PBB untuk bertindak sehubungan dengan kampanye hitam yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa terkait perkebunan sawit di Indonesia.

PBB diharapkan tidak hanya melihat dari sisi deforestasi (penggundulan hutan) saja, akan tetapi juga melihat dari sisi kesejahteraan masyarakat. Jika harga minyak kelapa sawit (CPO/crude palm oil) turun karena adanya praktik kampanye hitam, maka akan ada 30 juta orang termasuk petani dan pedagang yang akan mengalami kerugian.

Perlu digarisbawahi yang terlibat dalam industri minyak kelapa sawit 51 persennya adalah petani, selebihnya perusahaan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian bertemu dengan Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB Hilal Elver.

Dalam pemaparannya pada Elver, Mentan mengatakan bahwa yang terpenting dalam hubungannya dengan industri kelapa sawit, pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan dengan cara menaikkan taraf kesejahteraan petani sawit.

Mengenai deforestasi untuk lahan sawit, Mentan mengklaim bahwa pohon-pohon sawit di tanam di atas tanah-tanah gersang sehingga tidak bisa dikatakan sepenuhnya deforestasi.