Go-Jek Minta Pemerintah Tak Terburu-buru Wajibkan Jadi Perusahaan Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Go-Jek Indonesia sebagai satu dari dua perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi di Indonesia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru meminta mereka jadi perusahaan transportasi.

Arahan agar aplikator jadi perusahaan transportasi disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu.

"Wacana perusahaan aplikasi menjadi perusahaan transportasi benar-benar memerlukan kajian dan diskusi yang mendalam dari para pihak terkait," kata Chief Corporate Affairs Go-Jek Nila Marita kepada Kompas.com pada Kamis (12/4/2018).

Nila menjelaskan, kehadiran perusahaan aplikasi seperti Go-Jek telah memberi dampak positif bagi pergerakan ekonomi di Indonesia, utamanya dalam hal peningkatan pendapatan para pekerja serta penyediaan lapangan pekerjaan. Semua dampak positif itu didapat dalam waktu singkat berkat perkembangan teknologi.

Lebih jauh lagi, dampak positif dari perusahaan aplikasi juga menyasar pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jadi, Nila berpandangan, pemerintah perlu bersabar dalam mengambil keputusan agar dampak positif yang telah dirasakan tadi tidak sampai terganggu atau hilang begitu saja.

"Kami berharap hal ini tidak diputuskan tergesa-gesa agar tidak menimbulkan dampak negatif sistemik terhadap kesejahteraan mitra, para pelaku UMKM, dan mobilitas masyarakat pengguna jasa aplikasi yang semakin banyak di Indonesia," katanya.

Keputusan Budi meminta perusahaan aplikasi jadi perusahaan transportasi berdasarkan hasil mediasi antara pemerintah, aplikator, dan para mitra pengemudi transportasi online di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/4/2018).

Dengan menjadi perusahaan transportasi, pemerintah bisa punya kontrol penuh terhadap pihak aplikator.

Kontrol yang dimaksud termasuk soal pengaturan aspek keselamatan dan keamanan pengguna. Budi menunggu aplikator mendaftarkan diri sebagai perusahaan transportasi paling lambat dalam pekan ini.