Ini Alasan Kemenhub soal Aplikator Harus Jadi Perusahaan Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan alasan di balik keinginannya agar aplikator seperti Grab dan Go-Jek berubah menjadi perusahaan transportasi umum.

Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana menyatakan, selama ini kedua perusahaan tersebut menempatkan diri mereka sebagai perusahaan transportasi umum, bukan aplikator.

Untuk itu, Cucu menilai perlu membuat aturan agar kedua perusahaan itu mau berubah menjadi transportasi umum agar tak lagi memunculkan pro dan kontra.

"Tujuan utamanya adalah enggak mau memunculkan lagi pro dan kontra. Sekarang ini kan masih memunculkan itu, kenapa yang paling terasa itu bahwa para driver online merasa apabila terjadi pelanggaran itu yang kena sanksi mereka. Di PM 108 itu murni aturan terkait transportasi. Sementara soal aplikator belum diatur di PM 108," jelas Cucu di Gedung Karsa Kemenhub, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Baca juga: Aplikator Jadi Perusahaan Transportasi, Pengemudi Senang

Atas alasan itu kemudian Menhub di bawah arahan Kepala Staf Presiden memutuskan agar perusahaan aplikasi mesti dijadikan perusahaan transportasi.

Selain itu, positioning Grab dan Go-Jek serta perusahaan aplikasi online lainnya menunjukkan kalau mereka bertindak seperti halnya perusahaan transportasi umum.

"Sampai saat ini aplikator itu sudah memposisikan seperti perusahaan angkutan umum atau perusahaan transportasi karena langsung merekrut pengemudi, menerima pendaftaran pengemudi. Nah itu kan sperti kegiatan yang dilakukan perusahaan transportasi umumnya," ucap Cucu.

Adapun saat ini Kemenhub tengah menggodok Permenhub baru guna mengatur agar para aplikator seperti Grab dan Go-Jek bisa berubah sebagai perusahaan angkutan atau transportasi.