Menhub: Jangan Sampai Kuala Tanjung Hanya Untungkan Singapura dan Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Pelabuhan Kuala Tanjung, Medan baru bisa beroperasi pertengahan 2018. Hal itu sedikit lebih lambat dengan target awal operasi pada Maret 2018.

"Pelabuhan Kuala Tanjung beroperasi Juni, soft openingnya," kata Budi Karya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Budi Karya pun tidak menjelaskan alasan melesetnya target operasional Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut.

Namun demikian, keberadaan pelabuhan itu diharapkan bisa menambah jumlah pelabuhan yang bisa melakukan direct call atau ekspor-impor dari Medan.

Akan tetapi, kata Budi Karya, direct call itu harus dicermati dengan baik ke mana ekspor ditujukan.

"Kalau direct call ini ke Singapura atau Kuala Lumpur saja tidak akan ada artinya. Harus dikonsolidasikan dengan pelabuhan besar lainnya seperti Priok, Bitung, Surabaya agar efisiensi terjadi di Indonesia," jelas dia.

Pasalnya, Singapura dan Kuala Lumpur akan diuntungkan karena bakal menjadi hub barang-barang ekspor dari Indonesia dan itu tak akan menguntungkan buat Indonesia.

"Nah itu yang mesti ditata lagi karena sebenarnya ekspor dari Kuala Tanjung ini bisa China, Eropa, bahkan Amerika," imbuh Budi Karya.

Pelabuhan Kuala Tanjung sendiri memiliku dua fungsi. Pertama pusat alih muatan kapal (transhipment) dan kedua sebagai pelabuhan industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Budi Karya menerangkan, saat ini transhipment kapal di Pulau Sumatera lebih dilakukan di negara tetangga Singapura dan Malaysia. 

Oleh karena itu, lanjut Budi Karya, dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung kapal-kapal peti kemas bisa melakukan transhipment tanpa harus di negara tetangga.

"Kalau semua (transhipment) di sini (Pelabuhan Kuala Tanjung) maka kapasitasnya sama dengan Tanjung Priok sebesar 7 juta Teus," sambungnya.