Begini Cara agar Kasus Bank Century Tak Terulang

Kompas.com - 14/04/2018, 07:04 WIB
Konferensi pers Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (BI) dengan tema Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/4/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANKonferensi pers Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (BI) dengan tema Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimalisasi Kawasan Industri di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/4/2018).

BATAM, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan pentingnya pencegahan terjadinya masalah pada sistem keuangan. Ini agar kasus Bank Century tak lagi terjadi.

Menurut Agus, agar kasus tersebut tak berulang, Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) merupakan aturan yang tepat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"UU PPKSK adalah UU yang baik, memberikan kepastian hukum pada pengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan," kata Agus di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (13/4/2018).

Agus menjelaskan, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penyelamatan bank tidak boleh dilakukan dengan skema bail out, melainkan dengan skema bail in. KSSK pun berupaya menjaga agar risiko sistemik tak terjadi.

UU JPSK pasal 21 disebutkan, apabila terdapat bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib melakukan penanganan dan memastikan pelaksanaan rencana aksi bank sistemik.

Kemudian, OJK akan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan persiapan penanganan tersebut.

Pada pasal 21 bagian 4, OJK dan LPS meminta pengurus bank untuk terus menjaga kondisi keuangan agar tidak terjadi penurunan kualitas aset.

Jika langkah penanganan gagal dilakukan, OJK dan LPS meminta rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan rekomendasi penanganan permasalahan bank sistemik tersebut. Langkah yang dapat diambil adalah penyerahan bank bermasalah tersebut ke LPS untuk dilakukan penanganan sesuai UU LPS.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X