Presiden: 2030, RI Masuk 10 Besar Negara dengan Perekonomian Terkuat

SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap semua pihak mampu menebarkan rasa optimisme menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat diminta tidak ditakut-takuti, apalagi diberi semangat yang menimbulkan rasa pesimisme.

Salah satunya rasa pesimisme soal "Indonesia bubar pada 2030". Padahal menurut Jokowi, pada 2030, Indonesia justru masuk sebagai 10 besar negara dengan perekonomian tertinggi di dunia.

"Hitungan bank dunia, hitungan Bappenas, Insyallah tahun 2030, Indonesia masuk 10 besar negara kuat ekonominya. Di 2045 masuk 4 besar terkuat ekonomi. Optimisme itu terus dikembangkan. Jangan mengembangkan prasangka yang tidak baik," pinta Presiden, di Semarang, Sabtu (14/4/2018).

Untuk menjadi negara besar dan negara dengan perekonomian yang kuat, sambung presiden, tentunya negara harus melewati segala ujian dan tantangan.

Masyarakat diminta ikut optimis dengan ikut bekerja beras, bekerja agar ikut mewujudkan kemajuan itu.

"Kita negara besar, negara besar yang kuat ekonomi pasti melalui ujian, cobaan mengatasi rintangan yg ada. Penyuluh agama untuk tetap menebar optimisme, bekerja keras, bekerja agar Indonesia menjadi negara besar dengan negara kuat," tambahnya.

"Jangan kembangkan prasangka curiga di antara kita," ujar presiden lagi.

Dikatakan Presiden, untuk menjadi negara besar dibutuhkan upaya bersama untuk menjaga persatuan, persaudaraan. Warga diminta untuk terus berikhtiar, antar warga tidak boleh saling bertikai.

Khusus untuk penyuluh agama, dia minta agar mereka terus menebarkan motivasi, dorongan, garapan optimisme kepada masyarakat. Jangan sampai justru yang disampaikan adalah menakut-takuti atau menimbulkan pesimisme.

"Penyuluh agama bukan pemandu yang menakut-takuti, menimbulkan pesimisme. Harus bawa pikiran positif yang pancarkan aura semangat. Membangun Indoensia yang kokoh. Saling toleran dan pengertian," tambahnya.

Turut hadir dalam silaturahmi dengan penyuluh agama itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Plt Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.