Kompas.com - 14/04/2018, 19:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Melesatnya pertumbuhan perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia membuat Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) berniat menerbitkan code of conduct atau kode etik terkait industri fintech peer to peer (p2p) lending.

Diharapkan dengan dibentuknya kode etik itu bisa menjadi panduan, pengawasan, dan operasional perusahaan fintech yang ada di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Aftech Adrian Gunadi mengatakan, draft soal kode etik sudah diajukan pihaknya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia berharap OJK bisa memberikan saran atau masukan, utamanya untuk bagian edukasi dan perlindungan konsumen.

Baca juga: 44 Perusahaan Fintech Telah Tercatat di OJK

"Drafnya itu sekarang sudah masuk dan ditinjau oleh OJK. Saya harap akan ada masukan dan revisi dari OJK sebelum bisa diluncurkan. Pada dasarnya itu tidak masalah sama sekali sehingga kode etik ini mendapatkan dukungan dari OJK," sebut Adrian di Kantor OJK Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Kode etik itu kemudian akan mengatur mengenai transparansi, tata kelola perusahaan dan perlindungan konsumen.

Lewat cara itu, Aftech ingin supaya semua perusahaan fintech memiliki aturan perilaku pasar atau market conduct yang sama atau seragam. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang menyeluruh.

"Misalnya informasi yang ditampilkan di website perusahaan fintech harus seragam dan transparan sehingga masyarakat mendapat info yang cukup dan tidak sepotong-potong," kata Adrian.

Kode etik ini ke depannya tidak hanya mengatur bisnis fintech P2P lending, tetapi juga terhadap inovasi keuangan digital lainnya seperti asuransi digital dan capital market.

Pasalnya, bisnis fintech tiap tahun terus berkembang dan beragam dari sisi pemilihan target pasar, model bisnis dan regulasinya.

Adrian menambahkan, Aftech tidak segan mengeluarkan perusahaan fintech dari keanggotaan apabila terbukti melanggar kode etik tersebut. Jika keluar dari keanggotaan berarti juga tidak akan bisa terdaftar sebagai perusahaan fintech resmi di OJK.

"Kalau tidak memenuhi code of conduct, perusahaan tidak bisa masuk asosiasi sesuai Peraturan (POJK) Nomor 77 tahun 2016. Perusahaan juga tidak bisa terdaftar di OJK, karena yang bisa itu harus masuk asosiasi lebih dulu," tandas Adrian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Spend Smart
Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Spend Smart
Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Whats New
Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Whats New
Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Spend Smart
Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Spend Smart
Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta 'Standby' di Bukit Duri

Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta "Standby" di Bukit Duri

Whats New
Terowongan 'Headrace' Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Terowongan "Headrace" Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Whats New
Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Whats New
Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Whats New
Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Smartpreneur
BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

Whats New
RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

Whats New
Antisipasi Kecelakaan, Tempat Wisata Diminta Sediakan Tempat Istirahat Sopir Bus yang Memadai

Antisipasi Kecelakaan, Tempat Wisata Diminta Sediakan Tempat Istirahat Sopir Bus yang Memadai

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.