Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Populer: Perkara Utang Indonesia hingga Rencana PT KAI Luncurkan Kereta "Sleeper"

Kompas.com - 16/04/2018, 07:41 WIB
Erlangga Djumena

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Malah utang Indonesia masih mendapatkan perhatian para pembaca Kompas.com pada akhir pekan kemarin.

Topik mengenai utang pemerintah memang hangat beberapa waktu terakhir. Beberapa pihak pun mengkritik utang pemerintah yang dinilai sudah terlalu besar. Namun di balik kritikan itu, dunia internasional justru memberikan apresiasi terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service pun mengganjar indonesia  dengan rating Baa2/Outlook Stabil. Rating Baa2 secara keseluruhan mengandung arti, suatu negara memiliki rumusan kebijakan finansial, fiskal, serta moneter yang penuh kehati-hatian.

Selain masalah utang, pembaca juga memberikan perhatian terhadap perkembangan tumpahan minyak di Balikpapan dan rencana PT KAI meluncurkan KA Sleeper.

Berikut ini 5 berita populer di kanal Ekonomi Kompas.com akhir pekan kemarin:

1. Perkara Utang Indonesia yang Diganjar Perbaikan Peringkat dari Moody's

Di balik berbagai pandangan tentang utang, ternyata hal itu yang mengantar Indonesia pada pengakuan dunia internasional, yang salah satunya diperlihatkan melalui rating dari Moody's Investor Service pada Jumat (13/4/2018).

Moody's yang sebelumnya sudah memberikan rating Baa3/Outlook Positif untuk Indonesia, Jumat lalu menaikkan ratingnya menjadi Baa2/Outlook Stabil.

Moody's merupakan lembaga pemeringkat internasional bidang keuangan, di mana rating yang diberikan kerap jadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Rating Baa2 secara keseluruhan mengandung arti, suatu negara memiliki rumusan kebijakan finansial, fiskal, serta moneter yang penuh kehati-hatian.

Baca selengkapnya: Perkara Utang Indonesia yang Diganjar Perbaikan Peringkat dari Moodys

2. Menteri Rini Angkat Topi ke Direksi Nindya Karya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak mau ambil pusing soal status tersangka korupsi yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PT Nindya Karya (Persero) Tbk.

Keputusan KPK tersebut dikatakan Rini akibat perbuatan direksi pada masa lampau. Penetapan itu juga tak akan berdampak pada direksi Nindya Karya yang sekarang.

"Ini kan manajemen 2006 ya, bukan yang sekarang dan dana yang dibekukan KPK itu sejak 2012. Jadi enggak ada impact ke direksi yang sekarang," ucap Rini saat menghadiri HUT ke-20 Kementerian BUMN, di Taman Budaya Sentul, Bogor, Sabtu (14/4/2018).

Rini justru mengapresiasi kinerja direksi dan manajemen Nindya Karya saat ini karena telah memperbaiki kondisi Nindya Karya secara keseluruhan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com