BPS: Selama 8 Tahun, Pembangunan Manusia di Papua Masih Rendah

Kompas.com - 16/04/2018, 14:33 WIB
Warga Papua mengibarkan Bendera Merah Putih saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan di Jayapura, Papua, 9 Mei 2015. AFP PHOTO / ROMEO GACADWarga Papua mengibarkan Bendera Merah Putih saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan di Jayapura, Papua, 9 Mei 2015.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Provinsi Papua sebagai satu-satunya provinsi dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah dalam Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) tahun 2017. Hal ini dinilai perlu jadi perhatian meski IPM secara umum mencapai 70,81 atau meningkat 0,90 persen dari tahun 2016.

"Sejak 2010 hingga 2017, masih terdapat satu provinsi yang berstatus pembangunan manusia rendah, yaitu Provinsi Papua," kata Kepala BPS Suhariyanto melalui konferensi pers di kantornya, Senin (16/4/2018).

Suhariyanto merinci, dari total 34 provinsi terdapat 18 provinsi dengan status pembangunan manusia sedang, 14 provinsi dengan status pembangunan manusia tinggi, satu provinsi dengan status pembangunan manusia sangat tinggi, dan satu provinsi berstatus rendah yakni Papua.

Dalam hal perubahan status pada 2017, ada tiga provinsi yang meningkat dari status sedang jadi tinggi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara provinsi yang naik dari status pembangunan manusia tinggi jadi sangat tinggi, adalah DKI Jakarta.

Baca juga: Negara Hadir di Ruang Udara Papua dan Papua Barat

"Untuk pertama kalinya di Indonesia terdapat satu provinsi yang berhasil mencatat pembangunan manusia sangat tinggi," tutur Suhariyanto.

Meski masih dalam status pembangunan manusia yang rendah, Papua termasuk satu dari tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat untuk periode 2016 hingga 2017, yakni sebesar 1,79 persen. Dua provinsi lain yang dimaksud adalah Papua Barat (1,25 persen), dan Nusa Tenggara Barat (1,17 persen).

"Kemajuan pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Nusa Tenggara Barat lebih dikarenakan perbaikan dimensi pendidikan dan standar hidup layak," ujar Suhariyanto.

Baca juga: IPM Indonesia Naik Jadi 70,81, Harapan Hidup Lebih Panjang

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X