Bappenas: Instrumen SBP Bisa Dorong Swasta Terlibat Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 18/04/2018, 05:20 WIB
Suasana Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (Persero) Tbk dengan Ciptadana Asset Management di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASuasana Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga Perpetual antara PT PP (Persero) Tbk dengan Ciptadana Asset Management di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro berharap Surat Berharga Perpetual (SBP) jadi instrumen andalan baru dalam pembangunan infrastruktur.

SBP merupakan instrumen investasi baru di Indonesia, menyasar investor dana jangka panjang seperti asuransi, dana pensiun, dan sejenisnya.

"Ada kelebihan SBP yang diharapkan meningkatkan minat pengelola dana jangka panjang untuk ikut investasi di infrastruktur," kata Bambang di kantornya, Rabu (17/4/2018).

Menurut Bambang, SBP punya kelebihan tidak ada tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan fleksibel untuk melaksanakan opsi beli.

Skema ini dinilai tidak menimbulkan delusi saham (pengurangan sekuritas karena pemberian hak opsi atau karena jumlah yang diterbitkan melebihi jumlah semestinya) dan dapat memperbaiki struktur modal suatu perusahaan.

Selain itu, pembeli SBP juga dapat pembayaran kupon serta tambahan imbal hasil. Dalam hal ini, baru PT PP (Persero) Tbk yang baru menerbitkan SBP untuk membiayai sejumlah proyek infrastrukturnya, dengan PLTU Meulaboh di Aceh sebagai tahap pertama.

Menurut Bambang, secara umum ada dua cara membiayai proyek infrastruktur tanpa harus membebani APBN, yakni melalui pinjaman yang diberikan bank atau direct equity participation.

Untuk pinjaman, investor sangat memperhitungkan equity atau modal yang dimiliki, dilihat dari debt equity ratio, sebelum memutuskan memberi pinjaman jangka panjang.

"Kadang-kadang investor tidak masalah dengan debt-nya, tetapi bermasalah dengan equity-nya. Kalau equity-nya tidak cukup, maka debt-nya pun bisa jadi masalah karena harus ada equity yang cukup kalau mau dapat debt yang dibutuhkan," tutur Bambang.

Skema SBP sendiri termasuk dalam direct equity participation. Selama ini, investor masih berhati-hati untuk berkontribusi pada proyek infrastruktur karena butuh waktu lama untuk mendapatkan return.

"Mendapatkan investor yang mau menunggu ini perlu diperjuangkan. Investor seperti ini biasanya dana pensiun, dana jangka panjang di Indonesia," ujar Bambang.

Dia berharap, SBP dapat menarik minat investor dana pensiun dan dana jangka panjang di Indonesia untuk investasi di proyek infrastruktur. Sehingga, ketergantungan terhadap APBN dalam hal pembiayaan bisa semakin berkurang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Rilis
OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

Whats New
Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Whats New
Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Whats New
Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Whats New
BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

Whats New
Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Spend Smart
Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Whats New
Cara Menghapus Akun Tokopedia di HP, Apakah Bisa Ditutup Permanen?

Cara Menghapus Akun Tokopedia di HP, Apakah Bisa Ditutup Permanen?

Spend Smart
Pinjaman Fintech Lending ke UMKM Capai Rp 13,2 Triliun

Pinjaman Fintech Lending ke UMKM Capai Rp 13,2 Triliun

Whats New
5 Tips Lolos TKD dan Core Values Rekrutmen Bersama BUMN 2022

5 Tips Lolos TKD dan Core Values Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Whats New
Harga Emas Antam Turun Rp 3.000 Per Gram Hari Ini, Simak Rinciannya

Harga Emas Antam Turun Rp 3.000 Per Gram Hari Ini, Simak Rinciannya

Earn Smart
Syarat, Prosedur, dan Biaya Mutasi Mobil

Syarat, Prosedur, dan Biaya Mutasi Mobil

Spend Smart
Beroperasi 2024, Jalan Tol Serang-Panimbang Permudah Akses Wisata ke Tanjung Lesung

Beroperasi 2024, Jalan Tol Serang-Panimbang Permudah Akses Wisata ke Tanjung Lesung

Whats New
Buka-bukaan Stafsus Erick Thohir Soal Garuda Indonesia, Alotnya PKPU hingga Target Sehat dalam 3 Tahun

Buka-bukaan Stafsus Erick Thohir Soal Garuda Indonesia, Alotnya PKPU hingga Target Sehat dalam 3 Tahun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.