Aturan mengenai Cara Hitung Omzet Wajib Pajak Terbit Bulan Ini

Kompas.com - 19/04/2018, 18:50 WIB
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama saat menghadiri Media Gathering DJP 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama saat menghadiri Media Gathering DJP 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (18/4/2018).

MATARAM, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan aturan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto  terbit pada bulan ini.

Aturan turunan yang dimaksud akan jadi panduan petugas pajak saat menghitung omzet Wajib Pajak (WP) yang tidak mengadakan pencatatan maupun pembukuan.

"Aturan turunannya dalam bentuk Perdirjen (Peraturan Direktur Jenderal Pajak) sudah hampir selesai, dalam waktu dekat akan ditanda tangani Pak Dirjen, dalam bulan ini," kata Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Yunirwansyah dalam Media Gathering DJP di Hotel Astoria Lombok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (18/4/2018).

Yunirwansyah mengungkapkan, aturan turunan yang dimaksud nanti akan memberi penjelasan lengkap tentang delapan poin cara menghitung omzet, seperti yang telah disebut dalam PMK 15/2018.

Delapan poin yang dimaksud adalah metode transaksi tunai dan non tunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan/atau volume usaha, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, dan/atau penghitungan rasio.

Selain itu, turut diatur tata cara petugas pajak yang menghitung omzet WP untuk menggunakan delapan metode tersebut secara berurutan. Yunirwansyah mengatakan, jika petugas pajak merasa sampai metode ke sekian sudah cukup, maka tidak perlu melakukan seluruh metode tersebut.

"Seandainya WP keberatan (dengan hasil penghitungan omzet), pemeriksa bisa menjelaskan bahwa dia sudah melakukan (metode) nomor 1 sampai nomor 6, masih belum meyakinkan, tapi dengan nomor 7 sudah bisa meyakinkan," tutur Yunirwansyah.

PMK 15/2018 diadakan dalam konteks pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi maupun Badan dalam hal WP tidak memberikan pembukuan atau tidak mencatat hasil penjualan dan penghasilannya. DJP pada dasarnya berasumsi WP sudah melakukan pencatatan maupun pembukuan keuangan dari kegiatan usahanya, tetapi masih banyak yang tidak melaksanakannya.

Hal ini penting karena dari omzet, petugas pajak atau pemeriksa dapat menghitung PPh. Sasaran PMK ini adalah WP Orang Pribadi bukan pegawai atau karyawan baik yang penghasilan per tahunnya di bawah atau lebih dari Rp 4,8 miliar serta WP Badan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Whats New
Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Kalbe Bakal Tebar Dividen Rp 35 Per Saham

Whats New
CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

CT Tunjuk Mantan Direktur BRI Indra Utoyo sebagai Dirut Allo Bank

Whats New
Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Pasar Data Center Tumbuh Pesat, Telkom Hadirkan NeutraDC

Whats New
Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Bank Dunia Gelontorkan Rp 441 Triliun Buat Tangani Krisis Pangan, Ini 4 Prioritasnya

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Dunia Bergejolak, Sri Mulyani Proyeksi Inflasi 2022 Dekati 4 Persen

Whats New
Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.