Hampir 4.000 Lembaga Keuangan Siap Beri Data Nasabah ke DJP

Kompas.com - 20/04/2018, 10:45 WIB
Sejumlah pembicara dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/4/2018). Mereka adalah (dari kiri ke kanan) Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Leli Listianawati, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Hestu Yoga Saksama, dan Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Tunjung Nugroho. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERASejumlah pembicara dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/4/2018). Mereka adalah (dari kiri ke kanan) Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Leli Listianawati, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Hestu Yoga Saksama, dan Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Tunjung Nugroho.

MATARAM, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sudah ada 3.719 lembaga keuangan yang mendaftarkan diri dalam rangka persiapan pertukaran informasi perpajakan internasional, atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Total lembaga keuangan yang terdaftar merupakan hasil self assessment atau mendaftarkan diri atas kehendak mereka sendiri.

"Ada 3.642 lembaga keuangan pelapor dan 77 lembaga keuangan non pelapor," kata Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati saat Media Gathering DJP 2018 di Hotel Astoria Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/4/2018).

Leli menjelaskan, lembaga keuangan pelapor merupakan yang wajib melaporkan data nasabah mereka kepada DJP. Sementara lembaga keuangan non pelapor tidak wajib menyampaikan data tersebut, seperti instansi pemerintah, pemerintah daerah, organisasi internasional, serta bank sentral.

Meski tak wajib menyampaikan data nasabah, DJP membuat pengecualian bagi lembaga keuangan non pelapor yang menerima pembayaran dari kegiatan bersifat komersial. 

DJP akan mengecek kebenaran dari status 77 lembaga keuangan yang dimaksud, untuk memastikan apakah statusnya benar masuk kategori non pelapor atau tidak.

DJP bersama pihak terkait masih menghimpun total populasi lembaga keuangan di Indonesia sebelum pelaksanaan AEoI, September 2018 mendatang. Bila lembaga keuangan tidak mendaftarkan diri, maka DJP yang akan mendaftarkan mereka secara jabatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah mendaftar, lembaga keuangan tersebut wajib melaporkan data nasabahnya paling lambat akhir April atau 1 Agustus khusus untuk laporan lembaga jasa keuangan. Dengan mendaftar dan berbagi data nasabah, lembaga keuangan turut serta melaksanakan AEoI yang merupakan komitmen Indonesia dengan negara-negara lain.

Dari perkembangan terakhir, tercatat ada 146 negara yang berkomitmen dalam program AEoI di seluruh dunia. 49 negara di antaranya telah melaksanakan pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan sejak 2017, sementara 53 negara lainnya, termasuk Indonesia, baru akan menjalankan AEoI bulan September.

Setelah AEoI berjalan, harapannya tidak ada lagi Wajib Pajak yang bisa menyembunyikan hartanya. Program ini turut menyasar Wajib Pajak yang biasa menyimpan hartanya di luar negeri agar terhindar dari pemeriksaan petugas pajak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.