Percepatan Restitusi Pajak Akan Efektifkan Tugas Pemeriksa

Kompas.com - 20/04/2018, 15:41 WIB
Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tunjung Nugroho KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAKasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Tunjung Nugroho

MATARAM, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut percepatan restitusi pajak akan berdampak positif terhadap tugas pemeriksa pajak secara keseluruhan.

Dampak positif yang dimaksud adalah porsi tugas para pemeriksa pajak berkurang dan dapat dialihkan untuk tugas lainnya.

"Pemerintah memberikan trust yang jadi dasar revitalisasi proses pemeriksaan pajak," kata Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan DJP Tunjung Nugroho saat Media Gathering DJP 2018 di Hotel Astoria Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/4/2018) malam.

Percepatan tersebut yakni pengajuan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak (WP).

Baca juga: Dirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 Bulan

Tunjung menjelaskan, dari total sekitar 6.000 petugas pemeriksa pajak yang ada selama ini, sebanyak 20 sampai 30 persennya fokus pada pemeriksaan untuk restitusi PPN.

Dengan diberlakukannya percepatan tersebut, 80 persen dari 20-30 persen total petugas pemeriksa pajak diperkirakan bisa dialihkan untuk menangani tugas pemeriksaan yang lain.

"Melalui revitalisasi SDM (Sumber Daya Manusia) kami, dari yang awalnya butuh banyak orang untuk restitusi PPN, bisa kami geser untuk pemeriksaan yang lebih tepat dan produktif," tutur Tunjung.

Ketentuan percepatan ini memangkas waktu proses restitusi pajak, dari yang tadinya 10 bulan kini jadi 3 bulan hingga 15 hari.

Ada tiga channel untuk mendapatkan restitusi PPh atau PPN yang sifatnya pendahuluan. Artinya, tidak diperiksa dulu dan post audit dalam rangka pemeriksaan akan dilakukan setahun hingga dua tahun ke depan.

Tiga channel itu adalah WP dengan kriteria tertentu atau WP patuh, WP memenuhi persyaratan tertentu atau dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Whats New
Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Tumbuh 66,8 Persen, Laba Bersih Bank Mandiri Capai Rp 28 Triliun pada 2021

Whats New
Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Pengembangan Kawasan Industri Terus Digenjot

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.