BTN Dukung Program DP 0 Persen untuk PNS dan TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menyatakan kesiapannnya dalam mendukung program uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk PNS dan TNI-Polri. Sebab, program ini akan mendongkrak penjualan rumah hingga melebihi target pemerintah, yakni 1 juta unit.

"Saya kira tahun ini penjualan rumah sudah akan melebihi 1 juta, yang nantinya akan dikoordinasi oleh pemerintah yaitu Kementerian PUPR. Dengan program DP 0 persen ini maka pencapaiannya bisa di atas 1 juta," kata Direktur Utama BTN Maryono dalam pernyataannya, Minggu (22/4/2018).

Maryono menyebut, BTN akan berkontribusi dan mendukung penuh dalam program DP 0 persen tersebut. Sebab, ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS, TNI dan Polri dalam memiliki rumah. 

Selain itu, langkah ini juga akan mempercepat realisasi program 1 juta rumah yang diinisiasi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sangat berhubungan dengan bisnis BTN.

Baca juga : Berita Populer: KPR Tanpa DP bagi PNS hingga Utang Luar Negeri RI Menyusut

"Program satu juta selama tiga tahun ini konsentrasinya adalah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan program ini nantinya akan ditingkatkan untuk masyarakat non-MBR khususnya untuk PNS, TNI, Polri yang akan diberikan kemudahan dan fasiltas sehingga akan memudahkan percepatan untuk program satu juta rumah," tutur Maryono.

Menurut Maryono, dengan angsuran yang bisa mencapai 30 tahun dengan melibatkan PT Taspen (Persero), bunga KPR bisa lebih rendah dibandingkan bunga KPR komersial pada umumnya. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian bersama dengan BP Tapera mengenai skema untuk meringankan uang muka KPR bagi PNS, TNI dan Polri ini.

"Skema Tapera ada dua, yaitu bisa membantu uang muka debitur seringan mungkin dan bisa membantu perbankan dalam menetapkan suku bunga yang lebih rendah, karena nantinya tidak menggunakan dana APBN seperti fasilitas MBR," terang Maryono.

Lebih lanjut, meski masih dalam tahap kajian mengenai skema yang akan diimplementasikan dalam program tersebut, namun plafon yang diberikan bisa mencapai Rp 1 miliar. Penggunaan kredit perumahannya pun bisa untuk landed maupun apartemen, yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.