Perpres TKA Hanya Permudah Prosedur Izin, Syarat Tidak Dikurangi

Kompas.com - 23/04/2018, 20:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menyebut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak semata-mata mempermudah mereka untuk masuk dan bekerja di Indonesia.

Penyederhanaan pada aturan baru ini fokus pada percepatan prosedur, sedangkan syarat bagi TKA untuk kerja di Indonesia tidak dikurangi, justru ditambah dengan ketentuan yang lebih spesifik.

"Penyederhanaan perizinan ini tidak berarti menghilangkan syarat-syarat kualitatif untuk TKA. Syarat-syarat kualitatif tetap ada, bahkan jadi lebih baik," kata Hanif dalam diskusi di Forum Merdeka Barat 9, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (23/4/2018).

Hanif mengumpamakan, bila perizinan bisa selesai dalam waktu satu jam, maka tidak perlu menunggu sehari, seminggu, bahkan sebulan.

Baca juga : Menaker: TKI yang Serbu China, Bukan TKA China yang Serbu Indonesia

 

Begitupun dengan Perpres 20/2018 ini, di mana salah satunya memotong mata rantai prosedur perizinan TKA yang sebelumnya harus dapat izin dari kementerian atau lembaga terkait, kini cukup dari Kementerian Tenaga Kerja karena ketentuannya sudah dibahas dan dirumuskan bersama.

Syarat bagi TKA dalam Perpres 20/2018 yang dinilai Hanif lebih baik dari peraturan sebelumnya yaitu perusahaan pemberi kerja wajib training TKA dengan Bahasa Indonesia, TKA hanya boleh menduduki jabatan tertentu, wajib bayar dana kompensasi, dan izin TKA berlaku untuk kurun waktu tertentu atau tidak selamanya.

Selama ini, investor mengeluhkan tentang perizinan TKA yang berbelit-belit, sehingga investasi ke Indonesia jadi terhambat oleh urusan teknis.

Baca juga : Ini Data TKA di Indonesia dan Perbandingan dengan TKI di Luar Negeri

Dengan Perpres 20/2018 ini, diharapkan mekanisme TKA lebih efisien sehingga memperlancar laju investasi yang masuk, dengan harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Jadi, jangan terlalu khawatir, seolah-olah pemerintah membebaskan TKA. Pemerintah tetap punya skema pengendalian yang jelas, misalnya pengendalian persyaratan, mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan lain-lain," tutur Hanif.

Perpres 20/2018 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018.

Perpres berlaku setelah tiga bulan sejak tanggal diundangkan dan menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Kompas TV Malaysia Razia Ribuan Pekerja Ilegal
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Earn Smart
Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Whats New
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Whats New
Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Whats New
Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Whats New
Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Whats New
Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Whats New
Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.