Gubernur BI Sebut Rupiah Masih Lebih Baik Dibanding Mata Uang Asia Lainnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menyebut dampak pelemahan mata uang rupiah masih lebih baik dibanding pelemahan mata uang negara lain di Asia terhadap dollar AS.

Hal itu diungkapkan untuk memastikan bahwa kondisi pelemahan rupiah saat ini tidak hanya melanda Indonesia, melainkan hampir seluruh negara maju maupun berkembang di dunia.

"Rupiah sampai 26 April 2018 (month to date), terdepresiasi 0,88 persen. Ini masih lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara Asia lain," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo melalui konferensi pers di Bank Indonesia, Kamis (26/4/2018).

Agus memaparkan besaran depresiasi atau pelemahan mata uang sejumlah negara terhadap dollar AS dalam kurun waktu yang sama, yakni dari 1 sampai 26 April 2018.

Baca juga: Pelemahan Rupiah Berlanjut, BI Buka Ruang Kenaikan Suku Bunga

Negara-negara yang depresiasinya lebih besar dibandung rupiah antara lain, baht Thailand (1,12 persen), ringgit Malaysia (1,24 persen), dollar Singapura (depresiasi 1,17 persen), won Korea Selatan (1,38 persen), dain rupee India (2,4 persen).

Besaran depresiasi mata uang Indonesia yang tidak sebesar negara lain disebut Agus sebagai tanda bahwa perekonomian Tanah Air masih sesuai dengan fundamentalnya.

Agus menyatakan, pihaknya akan terus berada di pasar untuk memantau perkembangan selanjutnya, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang berpusat di Amerika Serikat.

"BI memandang fundamental ekonomi Indonesia masih baik dan kuat. Inflasi masih sesuai kisaran 3,5 plus minus 1 persen. Defisit transaksi berjalan lebih rendah dari batas aman 3 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)," tutur Agus.

Menurut Agus, depresiasi rupiah lebih disebabkan penguatan mata uang AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Ini dampak dari kenaikan US Treasury atau suku bunga obligasi negara AS hingga mencapai 3,03 persen, sekaligus merupakan yang tertinggi sejak 2013.

Depresiasi juga terkait faktor musiman, permintaan valuta asing yang meningkat pada triwulan II 2018 untuk keperluan pembayaran utang luar negeri, pembiayaan, impor, dan pembayaran dividen.