Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Masih Hitung Dana

Kompas.com - 30/04/2018, 05:07 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengevaluasi proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Termasuk didalamnya pembahasan efisiensi dana.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pihaknya harus mematangkan lagi proyek tersebut.

"Kami juga mau cepat tapi juga harus efisien," ucap dia seperti dikutip dari Kontan.co.id Minggu (29/4/2018).

Adapun yang menjadi titik berat Kemenhub dalam menjalankan proyek ini adalah terkait dana. Pasalnya, Kemenhub menginginkan proyek kereta api Jakarta-Surabaya ini tidak dibebankan sepenuhnya oleh APBN.

Baca juga: Menhub: Pengembangan Kereta Semi-Cepat Jakarta-Surabaya Maksimal Rp 60 Triliun

"Jangan dari APBN semua, kalau ada swasta lewat KPBU (kerjasama antara pemerintah dan badan usaha) itu lebih baik," sebut dia.

Asal tahu saja, sebelumnya direncanakan pembiayaan proyek ini akan berasal seluruhnya dari Jepang dalam bentuk soft loan. Pinjaman ini bertenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga 0,5 persen.

Adapun nilai dari seluruh investasi itu mencapai Rp 60 triliun. Melihat hal itu, Budi bilang cukup berhati-hati untuk soal dana.

"Perhitungannya belum maksimal, tidak apa mundur asal anggaran lebih murah dan sebagian ditanggung APBN kan lebih baik. Kalau dibebankan ke APBN semua membuat utang kami tambah, makanya saya hati-hati sekali," tegas dia.

Untuk itu terkait hal ini, dirinya masih berkomunikasi dengan Japan Bank for International Coorporation (JBIC). Apalagi, ia bercermin dengan proyek kereta Makassar - Pare-Pare yang bisa dibangun lewat KPBU dengan swasta.

Kemenhub pun mengatakan untuk saat ini sudah mulai mengedukasi industri kereta api untuk tidak mengandalkan APBN. Budi pun memproyeksikan, proyek kereta api Jakarta-Surabaya bisa sekitar 30 persen dananya berasal dari swasta lewat pembangunan sarana proyek ke depan.

Sebelumnya Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, studi kelayakan proyek tersebut memang sudah selesai. Hal itu termasuk rekomendasi baik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Jepang International Cooperation Agency (JICA) juga sudah selesai dibahas.

"Pada intinya, pembangunan proyek ini sangat dimungkinkan karena sebetulnya Jepang juga inginnya cepat," ucapnya beberapa waktu lalu.

Adapun rekomendasi yang disetujui adalah pembangunan fly over dan underpass yang akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pembangunan bisa lebih cepat.

Dengan demikian ia menegaskan, proyek kereta api Jakarta-Surabaya ini tinggal menunggu keputusan pemerintah Indonesia saja. "Tapi intinya proyek ini sangat feasible, tinggal diputuskan pemerintah. Karena sebetulnya dari Jepang sudah meminta cepat karena dananya sudah ada," tutur mantan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu. (Sinar Putri S.Utami)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Dana proyek kereta api Jakarta-Surabaya masih dihitung

Kompas TV Dana pinjaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk tahap awal diperkirakan cair bulan depan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com