Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pemerintah Masih Hitung Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengevaluasi proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Termasuk didalamnya pembahasan efisiensi dana.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini pihaknya harus mematangkan lagi proyek tersebut.

"Kami juga mau cepat tapi juga harus efisien," ucap dia seperti dikutip dari Kontan.co.id Minggu (29/4/2018).

Adapun yang menjadi titik berat Kemenhub dalam menjalankan proyek ini adalah terkait dana. Pasalnya, Kemenhub menginginkan proyek kereta api Jakarta-Surabaya ini tidak dibebankan sepenuhnya oleh APBN.

Baca juga: Menhub: Pengembangan Kereta Semi-Cepat Jakarta-Surabaya Maksimal Rp 60 Triliun

"Jangan dari APBN semua, kalau ada swasta lewat KPBU (kerjasama antara pemerintah dan badan usaha) itu lebih baik," sebut dia.

Asal tahu saja, sebelumnya direncanakan pembiayaan proyek ini akan berasal seluruhnya dari Jepang dalam bentuk soft loan. Pinjaman ini bertenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga 0,5 persen.

Adapun nilai dari seluruh investasi itu mencapai Rp 60 triliun. Melihat hal itu, Budi bilang cukup berhati-hati untuk soal dana.

"Perhitungannya belum maksimal, tidak apa mundur asal anggaran lebih murah dan sebagian ditanggung APBN kan lebih baik. Kalau dibebankan ke APBN semua membuat utang kami tambah, makanya saya hati-hati sekali," tegas dia.

Untuk itu terkait hal ini, dirinya masih berkomunikasi dengan Japan Bank for International Coorporation (JBIC). Apalagi, ia bercermin dengan proyek kereta Makassar - Pare-Pare yang bisa dibangun lewat KPBU dengan swasta.

Kemenhub pun mengatakan untuk saat ini sudah mulai mengedukasi industri kereta api untuk tidak mengandalkan APBN. Budi pun memproyeksikan, proyek kereta api Jakarta-Surabaya bisa sekitar 30 persen dananya berasal dari swasta lewat pembangunan sarana proyek ke depan.

Sebelumnya Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, studi kelayakan proyek tersebut memang sudah selesai. Hal itu termasuk rekomendasi baik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Jepang International Cooperation Agency (JICA) juga sudah selesai dibahas.

"Pada intinya, pembangunan proyek ini sangat dimungkinkan karena sebetulnya Jepang juga inginnya cepat," ucapnya beberapa waktu lalu.

Adapun rekomendasi yang disetujui adalah pembangunan fly over dan underpass yang akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar pembangunan bisa lebih cepat.

Dengan demikian ia menegaskan, proyek kereta api Jakarta-Surabaya ini tinggal menunggu keputusan pemerintah Indonesia saja. "Tapi intinya proyek ini sangat feasible, tinggal diputuskan pemerintah. Karena sebetulnya dari Jepang sudah meminta cepat karena dananya sudah ada," tutur mantan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu. (Sinar Putri S.Utami)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Dana proyek kereta api Jakarta-Surabaya masih dihitung