Efek Disrupsi, Mungkinkah Kembali ke Desa?

Saya baru saja meninggalkan kawasan pedesaan yang dipenuhi kebun-kebun anggur yang indah di Tuscany, Italia. Kawasan seperti ini tiba-tiba menjadi lapangan kerja baru, menyusul upaya Uni Eropa untuk kembali ke desa.

Menyeberang ke Porto, guide saya, calon dokter dari Lisbon bercerita tentang mundurnya perekonomian dan lapangan pekerjaan di Portugal. Sambil menarik nafas dalam, ia menyampaikan, kekasihnya harus pindah ke Brazil untuk mendapatkan pekerjaan.

“Di Portugal..” ujarnya. “Lebih dari 40 persen kaum muda sudah pindah untuk bekerja ke luar negeri,” tambahnya. Itu sebabnya, Uni Eropa sudah berkomitmen menyalurkan 100 miliar Euro dana desa selama 6 tahun (2014-2020) untuk membangun pertanian dan ekologi,

Kembali ke Desa

Tetapi Indonesia lebih serius. Memang bukan karena ancaman disrupsi, tapi hampir pasti disruption akan memasuki tahap transisi sehingga ada banyak pekerjaan di kota yang hilang. Bila EU hanya fokus pada 118 titik, Indonesia membidik 77.000 desa.

Tetapi eforia terhadap kota memang tak dapat dihindari. Sebanyak tiga perempat penduduk Asia diketahui akan berpindah ke kota. Dan sebanyak 8 dari 10 kota yang berpenduduk diatas 23 juta orang berada di Asia. Dua teratasnya adalah Tokyo dan Jakarta.

China memiliki lima belas dari total 46 megacity di dunia sedangkan Amerika Serikat hanya 2, yaitu New York dan Los Angeles.

Tetapi kini dunia sepertinya tengah disadarkan untuk kembali ke desa, sebab hanya di sanalah ada pangan dan udara segar. Dan Indonesia, dengan dana desa dan BUMDES-nya berada di garis depan. Tidak mengherankan bila saat ini sejumlah negara sudah disarankan badan-badan dunia melakukan studi banding ke sini.

Walaupun kita sendiri masih merasa banyak yang belum. Masih banyak jalan di desa yang belum terhubung meski sudah 121.000 kilometer yang dibangun. Lalu 82.000 lebih MCK dan 5.000 tambatan perahu.

Indonesia konsisten membangun desa dan membawa kaum muda yang masih produktif untuk berkarya di desa.

Berkarya apa? Bisnis online yang kini jadi andalan kaum muda perkotaan itu tentu ada batasnya. Ketika internet memotret gaya hidup baru dan mendekatkan manusia, maka ribuan produk konsumsi yang kita kenal pun akan menjadi barang inferior. Artinya, peningkatan pendapatan justru bisa membuat permintaan produk-produk tertentu menjadi barang inferior dan turun.

Artinya terjadi shifting besar-besaran yang berakibat banyak pekerjaan hilang. Tak pernah terbayangkan cokelat buatan Mayora bisa menjadi inferior goods karena konsumen yang pendapatannya naik malah memilih menabung lebih banyak supaya bisa berkunjung ke Umbul Ponggok di Klaten, menjalankan ibadah umroh atau melihat tembok raksaksa di Tiongkok.

Bisa dibayangkan bila pekerjaan-pekerjaan yang biasa “menarik” kaum muda itu terdisrupsi.

Beruntung di sini, semenjak Undang-Undang Desa disahkan pada (2014), pemerintah Indonesia menggenjot pembangunan di desa. Lihat saja, dana desa yang didistribusikan sejak 2015 sudah mencapai sekitar Rp 120 triliun. Memang sampai tahun lalu dana desa itu sulit dipakai untuk pengentasan kemiskinan karena ada ketentuan pengadaan yang melaras swakelola.

Tetapi, saya senang bahwa Ppresiden dan menterinya bekerja cepat. Melalui SKB 4 menteri, 30 persen dari dana desa itu kini bisa dipakai untuk program padat karya tunai. Jadi kini tak perlu lagi menggunakan kontraktor dari luar desa. Artinya dana dipakai oleh orang desa dengan tenaga masyarakat desa. Artinya perputaran uang akan lebih banyak lagi terjadi di desa.