Heboh Bocoran Percakapan Menteri Rini dengan Dirut PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Jumat (27/4/2018) lalu, beredar potongan percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir. Potongan percakapan itu disebut-sebut sebagai pembicaraan mengenai bagi-bagi saham antara keduanya.

Segera setelah beredar, rekaman percakapan itu mendulang tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah Kementerian BUMN sendiri, partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).

Kementerian BUMN sendiri membantah bahwa percakapan itu soal bagi-bagi saham. Namun mengakui bahwa ada percakapan antara Rini dengan Sofyan dalam konteks yang berbeda dari potongan percakapan yang disebarkan itu.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.

Dalam diskusi yang dia maksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan bahwa investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.

"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.

"Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri," tambah dia.

Baca juga: Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi, jika isi rekaman perbincangan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir benar, maka Rini telah melanggar apa yang diperintahkan Presiden RI Joko Widodo.

"Ini pelanggaran dari perintah pak Jokowi," kata Hasto di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Apalagi, kata Hasto, sejak awal pembentukan kabinet, Jokowi telah menyampaikan agar menteri-menterinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. "Tidak boleh ada campur tangan keluarga," kata Hasto.

Baca juga: Komentar PDI-P soal Rekaman Bagi-bagi Saham Menteri BUMN-Dirut PLN