Kuasai Saham Freeport, Negosiasi Inalum dan Rio Tinto Masih Alot

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Presiden Joko Widodo agar pembelian 40 persen saham milik Rio Tinto di PT Freeport Indonesia bisa kelar April 2018 sulit terpenuhi.

Rio Tinto tak mau menyetujui proposal PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang minta diskon 20 persen.

(Baca: Dirut Inalum Sebut Perundingan Divestasi Freeport Dekati Tahap Akhir)

Saat ini pemerintah punya lima rekomendasi harga wajar dari lembaga keuangan. Pertama, valuasi dari Morgan Stanley yakni sebesar 3,6 miliar dollar AS;Deutsche Bank sebesar 3,3 miliar dollar AS; ketiga HSBC 3,85 miliar dollar AS, empat UBS senilai 4 miliar dollar AS; dan kelima RBC 3,73 miliar dollar AS.

Mengutip Kontan.co.id, Senin (30/4/2018) seorang sumber di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa perundingan pembelian participating interest (PI) 40 persen milik Rio Tinto adalah sebagai upaya pemerintah agar bisa menguasai saham 51% saham PT Freeport Indonesia.

Adapun sumber ini mengakui saat ini proses perundingan masih alot, terutama dalam penetapan harga.

Inalum telah mengajukan penawaran, menggunakan rekomendasi harga dari Deutsche Bank sebesar 3,3 miliar dollar AS, dengan permintaan diskon 20 persen. "Diskon harga berkenaan dengan kerusakan lingkungan," kata sumber Kontan.co.id, Minggu (29/4).

Meskipun perundingan masih berjalan alot, tim Inalum dan pemerintah Indonesia secara maraton terus melakukan negosiasi supaya pada Senin (30/4) atau akhir April 2018 bisa selesai. "Masih ada waktu 2 x 24 jam," tandasnya.

Sekretaris Perusahaan Inalum, Ricky Gunawan mengatakan saat ini perundingan negosiasi dengan Rio Tinto dilakukan Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin. "Ditunggu saja ya," tandas Ricky, Minggu (29/4).

Sementara Freeport tegas membantah tudingan adanya pencemaran lingkungan. Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama membantah adanya tudingan pencemaran lingkungan tersebut.

(Baca: BPK: Kerugian Negara Rp 185 Triliun Akibat Kerusakan Ekosistem oleh Freeport)

Riza mengklaim Freeport Indonesia mengelola limbah utama dari pertambangan dan pengolahan mineral tembaga atau tailings berdasarkan metode yang disetujui dan di izinkan oleh Pemerintah Indonesia.

Freeport mengklaim selama ini selalu mendokumentasikan dampak lingkungan dari operasional, memantau, dan mengelola limbah dengan baik.

"Ada persetujuan Amdal atas operasi PTFI dan setiap rencana kerja tahunan perusahaan," kata Riza kepada Kontan, Minggu (29/4). (Pratama Guitarra)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Inalum masih sulit menguasai Freeport