Aneka Permasalahan Buruh Jelang Hari Buruh Sedunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyoroti beberapa hal yang sering menjadi masalah bagi pekerja Indonesia, seperti upah yang tidak sesuai UMP (upah minimum provinsi) dan sistem kerja outsourcing, menjelang Hari Buruh Sedunia, besok (1/5/2018).

Mengenai upah buruh yang tidak sesuai UMP, permasalahan umumnya muncul karena pengusaha atau pihak memberi kerja tidak mematuhi peraturan standar upah yang telah ditentukan pemerintah provinsi, sehingga upah yang diberikan berada di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan.

"Menyikapi hal ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan dengan efektif. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi dan mengedepankan kepentingan pekerja. Ketegasan ini yang belum ada,” jelas Imelda melalui rilis pers ke Kompas.com. 

Sedangkan mengenai outsourcing, sebenarnya praktek ini telah menjadi hal umum dalam praktek bisnis Indonesia. Bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan, sistem kerja outsourcing karena dapat mengurangi cost, sehingga harga product dan service yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah.

Baca juga : Buruh di Tangerang Tuntut Dua Hal Ini pada May Day Besok

Imelda mengatakan, sistem outsourcing menjadi salah ketika dalam kontrak outsourcing, calon pekerja dijanjikan akan direkrut menjadi pegawai tetap, namun nyatanya hal ini tidak pernah dilakukan dan justru kontrak outsourcing terus diperpanjang tanpa ada kejelasan batas waktu.

"Di sini diperlukan campur tangan Dinas Tenaga Kerja setempat, Kementerian Ketenagakerjaan dan juga serikat pekerja karena pelanggaran ini bisa saja terjadi pada ratusan atau ribuan pekerja,” tegas Imelda.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah, persebaran pekerja cenderung tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa. Hal ini, menurut Imelda, dapat menghambat pembangunan di daerah.

"Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan untuk pengembangan indsutri atau sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal," ujarnya.

Sehingga dengan kebijakan ini, diharapkan penyebaran pekerja bisa lebih merata dan pekerja lokal bisa mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya masing-masing.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah belum maksimalnya perlindungan hukum bagi para pekerja migran, terlihat dari masih banyaknya pekerja migran di Indonesia yang tersandung hukum. Namun banyak dari mereka yang belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antar negara.