Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Firdaus Putra, HC
Komite Eksekutif ICCI

Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

Keadilan, Demokrasi, dan Saham untuk Karyawan

Kompas.com - 02/05/2018, 07:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sampai saat ini belum ada payung hukum yang cukup terkait implementasi ESOP di Indonesia. Draf yang dirumuskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perusahaan Terbuka belum juga final sejak tahun 2013.

Boleh jadi pemerintah paham betul bahwa ESOP adalah jalan terjal yang langsung akan bersinggungan dengan kepentingan investor.

Namun, paket insentif ekonomi bisa menjadi kompensasi untuk mereka, misalnya pengurangan pajak atau tax holiday bagi perusahaan yang sudah ESOP, serta insentif-insentif lainnya.

Hal itu cukup beralasan karena perusahaan yang sudah ESOP berarti telah lakukan redistribusi nilai lebihnya.

Demokrasi ekonomi

Dalam ruang diskusi mayanya, London School of Economics and Political Science (LSE), Maret 2018 lalu mengangkat soal demokrasi ekonomi dan ketimpangan.

Profesor Andrew Cumbers menjelaskan tentang Economic Democracy Index (EDI) dan hubungannya dengan ketimpangan.

Ia merilis data EDI per 2018 yang menempatkan Swedia, Denmark, Islandia, Austria, Finlandia, dan lainnya sebagai negara dengan indeks demokrasi ekonomi tinggi dengan nilai mendekati 0,7 poin.

Indeks itu tersusun atas empat komponen utama. Pertama, demokrasi di tempat kerja dan hak karyawan. Kedua, derajat demokrasi ekonomi (termasuk di dalamnya kepemilikan kolektif atas perusahaan).

Ketiga, distribusi pengambilan keputusan ekonomi. Dan keempat, transparansi dan partisipasi pengambilan keputusan makro ekonomi.

Dalam tulisannya, Cumbers menunjukkan korelasi antara tingginya EDI suatu negara dan rendahnya Rasio Gini mereka. Negara-negara dengan skor EDI mendekati atau di atas 0,7 poin, Rasio Gini-nya di angka 0,2 sampai 0,3 poin.

Dalam argumennya, Cumbers mengatakan bahwa hal itu bukan karena sedikitnya penduduk, yang rata-rata 20 jutaan orang, melainkan karena arsitektur kelembagaan serta kerangka tata kelola yang baik.

Artinya bahwa diktum keadilan sosial dalam kerangka demokrasi ekonomi perlu disokong dengan tata kelembagaan dan tata kelola yang tepat. Bila tidak, selamanya hanya menjadi diskursus para elite. Dan, rekayasa semacam itu hanya mungkin melalui kebijakan atau peraturan hukum tertentu.

Di Indonesia, indeks yang mirip pernah disusun oleh Awan Santosa, akademisi Universitas Gajah Mada (UGM). Bersama timnya, Santosa membuat Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) sejak 2009.

Tentu akan berjalan dengan baik bila pemerintah mengadopsi IDEI tersebut sebagai salah satu indikator pembangunan menggenapi Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dan indeks lainnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com