Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GPN dan Masa Depan Sistem Pembayaran di Indonesia

Kompas.com - 04/05/2018, 06:15 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan telah menjalankan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai permulaan dari peta jalan sistem pembayaran nasional di Indonesia.

Melalui GPN, sistem pembayaran dengan kartu debit dapat saling terhubung (interkoneksi) dan beroperasi secara bersama-sama meski berbeda mesin dan perangkat (interoperabilitas).

Dengan kata lain, pemilik kartu debit berlogo GPN dapat bertransaksi menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) serta perangkat electronic data capture (EDC) dari bank mana saja.

Sebelumnya, industri perbankan mengeluarkan kartu debit yang hanya bisa diakses oleh mesin atau perangkat dari bank yang sama. Selain itu, transaksi antarbank juga bisa dilakukan, tetapi nasabah dibebani biaya administrasi yang relatif tinggi.

"Diluncurkannya GPN merupakan momentum penting dalam blue print sistem pembayaran di Indonesia. GPN jadi terobosan menghilangkan fragmentasi sistem melalui sistem yang interkoneksi dan interoperabilitas antara penyelenggara jasa sistem pembayaran," kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat acara peluncuran bersama kartu berlogo GPN di BI, Kamis (3/5/2018).

GPN kini resmi dikeluarkan oleh 98 bank penerbit kartu debit dari total 100 penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia. Setelah GPN diimplementasikan, infrastruktur yang dimiliki industri sistem pembayaran didorong untuk ditempatkan di daerah lain yang selama ini mengalami kesulitan akses terhadap layanan perbankan.

Agus memberikan gambaran, sebelum GPN diluncurkan, banyak mesin ATM berjejer di pusat-pusat perbelanjaan, juga dengan perangkat EDC dari bank yang berbeda di kasir. Dengan adanya GPN, sebagian mesin ATM dan perangkat EDC itu bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan sehingga inklusi keuangan bisa meningkat.

"Sebelum GPN, ada inefisiensi seperti biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi yang jadi tinggi sekali karena industri enggan berbagi layanan. Seperti investasi mesin ATM dan EDC yang begitu besar hanya untuk di satu lokasi," tutur Agus.

Rencana ke depan

Setelah GPN berjalan, BI bersama pemerintah dan kementerian terkait akan mengembangkan berbagai model sistem pembayaran untuk menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satunya penetapan regulasi tentang uang elektronik yang disebut akan rampung dalam beberapa hari ini.

"Insya Allah dalam waktu dua hari bisa diterbitkan, dan kami akan lihat dan mengundang pihak-pihak yang ingin mengembangkan uang elektronik sebagai bagian dari ekonomi digital," ujar Agus.

Sampai saat ini, BI baru mengeluarkan 26 izin kepada pihak yang mengeluarkan produk uang elektronik. Agus menegaskan, BI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mengajukan izin untuk uang elektronik setelah regulasinya keluar nanti, tidak terbatas untuk perusahaan besar saja.

Selain itu, BI juga tengah membahas QR code sebagai pengembangan dari sistem pembayaran ke depan. Bahasan untuk QR code akan fokus pada sejumlah hal yang menyangkut standarisasi dan aspek keamanan pengguna.

Bersama Kementerian BUMN, BI akan mengembangkan sistem pembayaran tagihan yang memudahkan korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Sistem yang dimaksud nantinya akan membuat tata cara pembayaran tagihan jadi lebih efisien, di mana selama ini terlalu banyak tagihan yang diterbitkan dunia usaha.

Dalam hal ini, BI turut merancang sistem pembayaran untuk memudahkan penyaluran bantuan sosial nontunai, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Tidak ketinggalan BI, menurut Agus, akan mengembangkan sistem pembayaran kendaraan di jalan tol, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Sistemnya sekarang masih tap, kami mengarah pada multilane free flow. Jadi, semua yang akan lewat jalan tol tidak perlu mengurangi kecepatannya, ini yang akan kami wujudkan ke depan," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com