Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GPN dan Masa Depan Sistem Pembayaran di Indonesia

Kompas.com - 04/05/2018, 06:15 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia bersama pemangku kepentingan telah menjalankan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai permulaan dari peta jalan sistem pembayaran nasional di Indonesia.

Melalui GPN, sistem pembayaran dengan kartu debit dapat saling terhubung (interkoneksi) dan beroperasi secara bersama-sama meski berbeda mesin dan perangkat (interoperabilitas).

Dengan kata lain, pemilik kartu debit berlogo GPN dapat bertransaksi menggunakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) serta perangkat electronic data capture (EDC) dari bank mana saja.

Sebelumnya, industri perbankan mengeluarkan kartu debit yang hanya bisa diakses oleh mesin atau perangkat dari bank yang sama. Selain itu, transaksi antarbank juga bisa dilakukan, tetapi nasabah dibebani biaya administrasi yang relatif tinggi.

"Diluncurkannya GPN merupakan momentum penting dalam blue print sistem pembayaran di Indonesia. GPN jadi terobosan menghilangkan fragmentasi sistem melalui sistem yang interkoneksi dan interoperabilitas antara penyelenggara jasa sistem pembayaran," kata Gubernur BI Agus Martowardojo saat acara peluncuran bersama kartu berlogo GPN di BI, Kamis (3/5/2018).

GPN kini resmi dikeluarkan oleh 98 bank penerbit kartu debit dari total 100 penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia. Setelah GPN diimplementasikan, infrastruktur yang dimiliki industri sistem pembayaran didorong untuk ditempatkan di daerah lain yang selama ini mengalami kesulitan akses terhadap layanan perbankan.

Agus memberikan gambaran, sebelum GPN diluncurkan, banyak mesin ATM berjejer di pusat-pusat perbelanjaan, juga dengan perangkat EDC dari bank yang berbeda di kasir. Dengan adanya GPN, sebagian mesin ATM dan perangkat EDC itu bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan sehingga inklusi keuangan bisa meningkat.

"Sebelum GPN, ada inefisiensi seperti biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi yang jadi tinggi sekali karena industri enggan berbagi layanan. Seperti investasi mesin ATM dan EDC yang begitu besar hanya untuk di satu lokasi," tutur Agus.

Rencana ke depan

Setelah GPN berjalan, BI bersama pemerintah dan kementerian terkait akan mengembangkan berbagai model sistem pembayaran untuk menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia. Salah satunya penetapan regulasi tentang uang elektronik yang disebut akan rampung dalam beberapa hari ini.

"Insya Allah dalam waktu dua hari bisa diterbitkan, dan kami akan lihat dan mengundang pihak-pihak yang ingin mengembangkan uang elektronik sebagai bagian dari ekonomi digital," ujar Agus.

Sampai saat ini, BI baru mengeluarkan 26 izin kepada pihak yang mengeluarkan produk uang elektronik. Agus menegaskan, BI membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mengajukan izin untuk uang elektronik setelah regulasinya keluar nanti, tidak terbatas untuk perusahaan besar saja.

Selain itu, BI juga tengah membahas QR code sebagai pengembangan dari sistem pembayaran ke depan. Bahasan untuk QR code akan fokus pada sejumlah hal yang menyangkut standarisasi dan aspek keamanan pengguna.

Bersama Kementerian BUMN, BI akan mengembangkan sistem pembayaran tagihan yang memudahkan korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Sistem yang dimaksud nantinya akan membuat tata cara pembayaran tagihan jadi lebih efisien, di mana selama ini terlalu banyak tagihan yang diterbitkan dunia usaha.

Dalam hal ini, BI turut merancang sistem pembayaran untuk memudahkan penyaluran bantuan sosial nontunai, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Tidak ketinggalan BI, menurut Agus, akan mengembangkan sistem pembayaran kendaraan di jalan tol, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Sistemnya sekarang masih tap, kami mengarah pada multilane free flow. Jadi, semua yang akan lewat jalan tol tidak perlu mengurangi kecepatannya, ini yang akan kami wujudkan ke depan," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com