Pemberian THR oleh Perusahaan "Outsourcing", Sudahkah Sesuai Aturan?

Kompas.com - 04/05/2018, 07:00 WIB
Posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) mulai dibuka di kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Yogyakarta, Komplek Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari, Senin (5/6/2017). KOMPAS.com/Teuku Muh Guci SPosko pengaduan tunjangan hari raya (THR) mulai dibuka di kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Yogyakarta, Komplek Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari, Senin (5/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemberian Tunjangan Hari Raya memang menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu oleh pekerja.

Pemerintah pun telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah menetapkan mekanisme perhitungan besaran THR yang berhak untuk didapatkan pekerja, serta kapan THR tersebut harus diberikan oleh perusahaan. 

Kasus-kasus di Perusahaan Outsourcing

Di dalam Permen Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 disebutkan pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara berturut-turut atau lebih.

Cara menghitungnya, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR yang diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara itu untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan, diberikan THR sejumlah rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 

Namun, pemberian THR oleh perusahaan kepada pegawainya tidak selamanya berjalan dengan mulus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Program Director HR Academy David Muflihano mengatakan, di beberapa perusahaan outsourcing, pekerja kerap kehilangan haknya untuk mendapatkan THR. Hal ini karena dalam perjanjian antar perusahaan, serta perjanjian kerjasama antara perusahaan outrsourcing dengan perusahaan, tidak disebutkan kewajiban perusahaan outsourcing untuk memberi THR kepada karyawannya.

“Yang terjadi di lapangan itu terkadang mereka kehilangan haknya karena nggak disebutkan (dalam perjanjian kerjasama), dan seringkali diabaikan,” ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (1/5/2018).

Dirinya melanjutkan, banyak perusahaan outsourcing yang dari segi permodalan tidak mencukupi untuk membayar THR, karena harus menunggu bayaran dari perusahaan pemberi kerja.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.