BI: Jangan Meributkan Utangnya, tapi Ekspornya...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengajak semua pihak untuk mendorong ekspor nasional terutama dari industri padat karya berorientasi ekspor.

Menurut BI, saat ini Indonesia perlu mendorong ekspor karena dari penerimaan ekspor akan diterima pendapatan dalam valuta asing (valas), untuk ketahanan ekonomi Indonesia.

Hal itu dipaparkan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara pada pidato pembukaan Seminar Nasional BI dan ISEI bertema Pengembangan dan Pembiayaan Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor di Yogyakarta, Senin (7/5/2018)

Mirza memaparkan, saat ini perhatian pemerintah adalah mendorong ekspor seperti sudah dilakukan pada tahun 1980-an. Untuk tahun ini, BI berharap mendorong ekspor tidak hanya bivara saja tetapi juga membuat program.dan melaksanakannya.

Perhatian pemerintah ke ekspor ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dunia yang membaik seiring membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS), Eropa, Jepang, China dan India. Artinya, pertumbuhan ekonomi dunia trennya menuju ke booming bukan ke resesi.

Tetapi, kondisi ekonomi yang melaju mempunya konsekuensi inflasi. Sebab ada missmatch antara demand dan suplai yang mendorong kenaikan harga. Seiring perbaikan ekonomi dunia, inflasi juga naik.

Kenaikan Suku Bunga

Maka responnya yakni tren kenaikan suku bunga dunia yang diawali oleh AS.
AS sudah menaikkan suku bunga sejak 2015 dan saat ini menuju ke arah normal, atau sedikit di atas inflasi.

BI sendiri dalam 2 tahun ini berhasil menjaga inflasi rendah di kisaran 3 persen sampai 3,5 persen. Defisit juga terkendali dan defisit fiskal di bawah 3 persen juga baik menurut BI.

Oleh karena itu, kata Mirza, walaupun dalam dua tahun ini tren suku bunga naik tetapi BI bisa menurunkan suku bunga.

Namun, tren kenaikan suku bunga akan terus berlanjut sampai menemukan batas normalnya yakni sedikit di atas inflasi.

AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga 3 kali sampai 4 kali tahun ini. Demikian juga dengan Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Swedia, Norwegia, Korea Selatan, Filipina dan Malaysia.

"Kita menghadapi suku bunga AS yang terus naik sehingga suku bunga dunia juga bergerak naik menuju lingkungan suku bunga normal. Apa yang harus kita lakukan?," ujar Mirza.

Mirza menjelaskan, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak melakukan impor, dan impor ini harus dibayar pakai valas.

Sementara pembiayaan di Indonesia tidak cukup untuk impor. Jika digabung semua kredit dari perbankan, asuransi, dana pensiun hingga reksa dana maka hanya dapat 50 persen dari PDB Indonesia.

Valuta Asing

Mau tidak mau, untuk mengembangkan perekonomian harus menggunakan dana dari luar negeri yang bentuknya bisa berupa portofolio investasi, kredit dari luar negeri dan penanaman modal asing.

Indonesia, lanjut Mirza, hanya akan bertumbuh sepertiga dari pertumbuhan saat ini jika hanya mengandalkan dana dari dalam negeri.

"Konsekuensinya kita butuh dana dari luar negeri, kita perlu valas. Kalau permintaan valas untuk bayar impor, bayar dividen PMA maka kita perlu penerimaan valas," lanjut Mirza.

Dia mengatakan, gabungan utang luar negeri pemerintah, swasta dan BUMN di Indonesia tidak besar hanya sebesar 35 persen dari ekonomi Indonesia. Sementara Turki lebih besar hingga 54 persen dan Malaysia 68 persen.

Tapi, untuk bayar utang tersebut perlu valas yang datang dari ekspor, pariwisata dan TKI.

"Masalahnya, utang luar negeri ke PDB memang tidak besar tapi sumber valas untuk bayar utang itu kurang besar," lanjut Mirza.

Jika dibandingkan dengan Thailand aktivitas ekspornya besar dan jumlah turis yang masuk hingga 30 juta orang.

Sehingga penerimaan valas Thailand di atas utangnya. Pada 2017 Thailand surplus 11,7 persen terhadap PDB-nya.

"Jadi jangan diributin utangnya tetapi ekspornya. Ini menurut kacamata ekonom," kata Mirza.

Kuatnya penerimaan valas Thailand berdampak pada ketahanan mata uangnya.

"Faktor utama yg membuat mata uang melemah atau menguat yaitu perbedaan antara negara dalam ekspor impor defisit dengan negara yang ekspor impornya surplus. Negara yang surplus lebih kuat atau resilien mata uangnya," kata Mirza.

Ekspor Kalah dari Malaysia, Filipina, Vietnam

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang senang dengan capaian ekspor Indonesia. Sebab meski jumlah sumber daya manusia Indonesia jauh lebih besar dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara, namun volume sekaligus nilai ekspor mereka jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.

"Kita ini negara besar, dengan SDM besar. Masa ekspor kita kalah dengan Malaysia, Filipina dan Vietnam? Kalah kita," ujar Jokowi.

"Kalau diterus-teruskan, kita enggak mau mengubah seperti apa yang tadi saya sampaikan, maka bisa-bisa kita ditinggal lagi sama Laos dan Kamboja. Kalah kita sudah," lanjut dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo tersebut berharap seluruh kepala daerah merespons dengan cepat situasi ini.

"Daerah harus berani mereformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha, iklim investasi. Zamannya sudah berubah," ujar Jokowi dalam pidatonya di acara Rapat Kerja Pemerintah bersama Bupati dan Wali Kota se-Indonesia di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).