Perpres Tenaga Kerja Asing yang Meminggirkan Rakyat

"TOLAK Tenaga Kerja Asing!" "Usir Tenaga Kerja Asing dari Tanah Air!"

Kita masih ingat betul suara-suara yang lantang diteriakkan ratusan buruh itu di tengah terik Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018, di pusat ibu kota Jakarta. Tepatnya di depan Istana Negara, tempat Presiden Joko Widodo berkantor. Berbagai spanduk yang mereka bawa juga bertuliskan gugatan yang sama.

Perjalanan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sungguh cepat, kalau tak ingin disebut kilat. Baru sekitar dua bulan lalu.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar izin bagi tenaga kerja asing (TKA) yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah.

Permintaan disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, awal bulan Maret.

Baca juga : Jokowi Siapkan Perpres Demi Permudah Tenaga Kerja Asing

Peraturan presiden itu kemudian lahir dengan mulus, justru di tengah-tengah suara kencang rakyat menolaknya. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang tampak jelas dihadirkan bukan untuk membela kepentingan tenaga kerja Indonesia.

Padahal, bila kita merenung secara sederhana saja, siapakah yang menurut amanah UUD 1945 seharusnya membela hajat hidup orang banyak warga negara Indonesia?

UUD 1945 jelas memberi amanat kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara atas lapangan kerja dan penghidupan yang layak seperti bunyi Pasal 27 ayat (2) UUDD 1945, bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Artinya, perpres jelas mencederai amanat UUD 1945.

Sikap Partai Gerindra tersurat jelas: menolak dan juga mengusulkan dibentuk panitia khusus di DPR untuk menyelidiki lebih tuntas, ada apa di belakang lahirnya perpres ini?

Kenapa Partai Gerindra mendesak pembentukan panitia khusus (pansus)? Tugas anggota DPR salah satunya adalah berada di "sepatu" rakyat dan berusaha sedapat mungkin membela mereka.

Urusan menolak TKA telah dari tahun ke tahun disuarakan dan makin nyaring suaranya saat ini.

Apakah kita masih bisa menyebut bahwa kita mewakili mereka jika di saat yang sama pemerintah membuat perpres yang justru melancarkan tenaga kerja asing mencari nafkah di negara kita?

Pertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertentangan itu antara lain terdapat terlihat pada Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018.

Pasal itu menyatakan, "... pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA."