Tangkal "Illegal Fishing" Pakai Inovasi Digital, Menteri Susi Dapat Penghargaan

Kompas.com - 11/05/2018, 13:31 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menjadi salah satu penampil khusus membawakan baju rancangan Anne Avantie di Indonesia Fashion Week, Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (29/3/2018). Peragaan busana dengan tema Sekarayu Sriwedari ini menampilkan busana 29 tahun Anne Avantie berkarya sebagai perancang busana. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menjadi salah satu penampil khusus membawakan baju rancangan Anne Avantie di Indonesia Fashion Week, Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (29/3/2018). Peragaan busana dengan tema Sekarayu Sriwedari ini menampilkan busana 29 tahun Anne Avantie berkarya sebagai perancang busana.

Susi mengatakan, saat ini modus illegal fishing sangat beragam. Untuk itulah dibutuhkan pengelolaan teknologi digital secara maksimal.

“Sekarang modus illegal fishing itu dilakukan oleh kapal-kapal Indonesia yang affiliated dengan kapal luar dan kapal kolektornya, tramper-nya, itu menunggu beberapa mil di atas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita," kata Susi.

Susi mengatakan, kapal asing tahu bahwa Indonesia menerapkan aturan tegas pelarangan transshipment di tengah laut Indonesia.

"Jadi mereka tahu sekali kalau mereka lakukan ini, mereka akan tertangkap sehingga melakukannya di luar wilayah Indonesia,” lanjut dia.

Susi berharap dengan adanya digitalisasi data akan timbul rasa memiliki di kalangan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan mengawasi kedaulatan perairan Indonesia.

Baca juga: Kapal Pencuri Ikan Dilelang Murah di Batam, Menteri Susi Kecewa Berat

Yang penting, kata Susi, menyadarkan masyarakat tentang rasa memiliki sehingga laut ini bisa diawasi. Dia pun ingin semua data KKP bisa diakses secara transparan oleh publik yang menurut dia akan memudahkan bisnis perikanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Susi, satu-satunya cara untuk mempercepat birokrasi adalah dengan mengubah data dari biasa menjadi digital.

"Jika tidak punya data digital, kemudian sekarang (informasi) diperoleh dari mana-mana online dan kita hanya punya data biasa saja, itu tidak cukup,” tegas Susi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.