Gejolak Ekonomi Dunia dan Tantangan bagi Pemerintah RI - Kompas.com

Gejolak Ekonomi Dunia dan Tantangan bagi Pemerintah RI

Kompas.com - 12/05/2018, 19:51 WIB
Petugas menghitung pecahan dolar Amerika di salah satu gerai penukaran mata uang di Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dolla AS yang ditransaksikan pada Selasa (8/5/2018) ditutup melemah 51 poin atau 0,36 persen ke level Rp14.052 per dollar AS.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Petugas menghitung pecahan dolar Amerika di salah satu gerai penukaran mata uang di Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (8/5/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dolla AS yang ditransaksikan pada Selasa (8/5/2018) ditutup melemah 51 poin atau 0,36 persen ke level Rp14.052 per dollar AS.

DALAM beberapa minggu terakhir ini, perekonomian di dunia mengalami suatu gejolak yang cukup memengaruhi perekonomian banyak negara. Pusat magnitudo kejadian berada pada negara Amerika Serikat.

Apa yang sebenarnya terjadi dan apa pengaruhnya terhadap Indonesia?

Yang pertama adalah adanya perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Negara ini memang menjadi acuan perekonomian banyak negara, terutama dengan penggunaan mata uang dollarnya.

Bank sentral Amerika meningkatkan suku bunganya secara bertahap, tahun lalu tiga kali dan tahun ini rencananya empat kali, dengan nilai peningkatan sekitar 2 persen sampai saat ini.

Dengan peningkatan suku bunga ini, maka otomatis para investor akan beralih ke negara AS. Mengapa?

Ambil contoh dengan negara Indonesia. Dengan tingkat inflasi sekitar 3,5 persen, sementara di AS sekitar 2 persen dan suku bunga di Indonesia tidak berubah, maka arus uang akan menuju ke AS yang lebih menguntungkan.

Investasi di AS juga memberikan imbal hasil atau yield yang lebih menguntungkan karena yield obligasi AS dengan tenor 10 tahun menembus 3 persen, naik dari 2,4 persen.

Kebijakan moneter ini berdampak pada pelemahan mata uang pada banyak negara di beberapa waktu terakhir. Contohnya Rusia dan Brasil terdepresiasi sebesar 9 persen, Filipina 4 persen, dan negara-negara Eropa 1 persen.

Indonesia juga tak luput dari pelemahan sebesar sekitar 3,88 persen. Untuk mengimbanginya, Bank Indonesia diperkirakan akan menaikkan suku bunga agar nilai rupiah dapat menguat kembali.

Dari kebijakan fiskal, AS juga menerapkan pemotongan pajak yang cukup signifikan. Pajak penghasilan bagi perusahaan dipangkas dari 35 persen menjadi 21 persen.

Tentu saja ini dianggap sebagai sinyal perbaikan ekonomi AS dan semakin memperkencang arus dana menuju sumber yang lebih menguntungkan, tentu saja yang pajaknya lebih kecil.

Selain pajak, kebijakan fiskal AS juga menerapkan perang dagang dengan China. Tidak main-main, magnitudo dari trade-war ini sangat besar, yaitu 200-300 miliar dollar AS.

Dua negara terbesar dalam perdagangan berperang, tak terelakkan akan berdampak pada dunia, terutama negara yang berhubungan dengan kedua negara tersebut.

Hal ini terjadi karena adanya proteksionisme dari kedua negara tersebut. Bagi perusahaan Indonesia yang melakukan ekspor ke AS atau China, tentu saja akan terkena pengaruh negatif pada usahanya.

Yang terakhir adalah kebijakan pertahanan AS setelah Presiden Trump membatalkan kesepakatan perjanjian nuklir dengan Iran.

Perjanjian yang sudah dilakukan sejak 2015 dibatalkan dan segera akan diikuti dengan sanksi embargo terhadap Iran.

Embargo ini akan sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Dalam APBN 2018, harga minyak diasumsikan sebesar 48 dollar AS per barel, sementara harga sekarang saja sudah menembus 70 dollar AS per barel.

Suku bunga, nilai tukar, dan harga minyak adalah tiga komponen asumsi makro yang menjadi acuan dalam APBN. Bila ketiga angka ini bergerak atau berubah drastis, maka akan memengaruhi APBN.

Ambil contoh harga minyak. Dengan meningkatnya harga minyak, bisa saja penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas akan meningkat.

Namun, kenaikan harga minyak nonsubsidi akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat meningkatkanya harga karena kenaikan BBM.

Agar daya beli masyarakat tetap terjaga, pemerintah melalui Pertamina bisa saja menaikkan subsidi agar daya beli masyarakat tetal tinggi.

Namun, alokasi subsidi yang meningkat dari rencana tentu saja akan berpengaruh terhadap alokasi belanja yang lain, seperti infrastruktur, pendidikan dan lain-lainnya.

Di sinilah peran besar pemerintah dalam menggunakan APBN sebagai instrumen yang tepat untuk meramu kebijakan fiskal agar tetap stabil.

Semua alokasi belanja harus diperhatikan, termasuk juga bagaimana agar pajak dapat menjadi penerimaan negara yang diandalkan.

Alokasi belanja negara sudah menjadi angka yang pasti, namun penerimaan pajak tidak pasti, sangat bergantung pada kondisi perekonomian.

APBN tidak bisa berdiri sendiri seperti pada ruang hampa yang bisa dikendalikan dengan mudah.

Faktor perekonomian global sangat berpengaruh dan berperan besar dalam pergerakan ekonomi negara.

Itulah mengapa asumsi APBN harus direncanakan secara tepat dan akurat agar bila terjadi goncangan, bisa dikendalikan semaksimal mungkin.

Melalui kebijakan fiskal, APBN harus menjadi bagian dari solusi ketika terjadi turbulensi.

Fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana dapat meningkatkan investasi serta memacu ekspor. Dengan berbagai kejadian di dunia, tantangan ini sangat berat.

Insentif perpajakan bagi investasi, tax holiday, dan tax allowance yang sudah ada akan segera digerakkan agar bisa meningkatkan investasi.

Berbagai kemudahan dalam ekspor juga akan segera dilaksanakan, termasuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk ekspor kembali yang memberikan insentif bebas bea masuk dan juga pajak pertambahan nilai.

Selain kemudahan dan insentif dalam berinvestasi, kredibilitas pemerintah Indonesia menjadi andalan. Penting agar terus menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum agar investor menjadi yakin untuk berinvestasi.

Gejolak ekonomi saat ini terjadi secara global dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang menjadi fokus adalah bagaimana setiap negara menyikapinya dengan kebijakan yang dapat menstabilkan perekonomian negara tersebut.

Pemerintah Indonesia akan senantiasa mengelola keuangan negara secara profesional dan kredibel, sehingga diharapkan dapat mempertahankan stabilitas perekonomian negara yang sustainable atau berkelanjutan.


Close Ads X