Dua Puluh Tahun Krisis Moneter Halaman 1 - Kompas.com

Dua Puluh Tahun Krisis Moneter

Kompas.com - 14/05/2018, 06:06 WIB
Suasana pembangunan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Suasana pembangunan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

PADA Agustus 1997, mata uang rupiah mulai bergerak di luar pakem normal. Rupiah tidak saja bergeliat negatif, tapi lebih dari itu. Rupiah bergerak sempoyongan.

Memasuki September 1997, Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) bersujud di titik terendahnya. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk membayar utang. Padahal beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Juni 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih sangat adem, hanya Rp 2.380 per dollar AS.

Mendadak pada Januari 1998, dollar menguat menyentuh level Rp 11.000. Hingga Juli 1998, rupiah terus merosot sehingga 1 dollar AS setara dengan Rp 14.150.

Pada 31 Desember 1998, rupiah menguat perlahan, tetapi hanya mampu meningkat hingga Rp 8.000 untuk 1 dollar AS.

Baca juga: Indonesia Tak Perlu Khawatir Hadapi Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan

Pada Juni 1997, banyak yang berpendapat bahwa Indonesia masih jauh dari krisis karena beberapa pandangan ketika itu menyatakan bahwa Indonesia berbeda dengan Thailand.

Indonesia memiliki inflasi rendah, surplus neraca perdagangan lebih dari 900 juta dollar AS, cadangan devisa cukup besar, lebih dari 20 miliar dollar AS, dan sektor perbankan masih baik-baik saja.

Sebenarnya pada tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak perusahaan Indonesia yang meminjam dalam bentuk dollar AS. Hal itu dilakukan karena sebelum 1997 memang tercatat bahwa rupiah menguat atas dollar AS. Jadi, pinjaman dalam bentuk dollar dianggap jauh lebih murah.

Faktor yang mempercepat efek bola salju krisis moneter adalah rontoknya kepercayaan pasar dan masyarakat, ditambah kondisi kesehatan Presiden Soeharto saat memasuki tahun 1998 yang kian memburuk sehingga melahirkan ketidakpastian terkait suksesi kepemimpinan nasional.

Yang tak kalah penting adalah sikap plin-plan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut berkelindan dengan besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Baca juga: Krisis Tenaga Kerja, Usia Pensiun di Jepang Jadi 70 Tahun

Tercatat, dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 miliar dollar AS, sekitar 72,5 miliar dollar AS adalah utang swasta yang dua per tiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 miliar dollar AS akan jatuh tempo pada 1998. pada saat itu, cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 miliar dollar AS.

Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah, yang ditutup pada level Rp 4.850 PER dollar AS pada 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000 per dollar AS pada 22 Januari 1998. Artinya, rupiah terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Risikonya, rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dollar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/1999 yang diumumkan 6 Januari 1998. RAPBN dinilai tak realistis.

Krisis yang menandakan kerapuhan fundamental ekonomi tersebut dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar.

Peringkat internasional bank-bank besar tersebut memburuk, tak terkecuali surat utang pemerintah, peringkatnya ikut lengser ke level di bawah "junk" atau menjadi sampah.

Tak sampai di situ, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut.

Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, adalah sektor yang terpukul cukup parah. Risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

Akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Ketika itu, angkanya tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk.

Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar per kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar per kapita tahun 1997 menciut menjadi 610 dollar per kapita tahun 1998.

Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi sangat miskin pada 1999 jika ekonomi tak segera diperbaiki.

Halaman selanjutnya Butuh Terobosan Berani Jokowi-JK


Page:
Komentar
Close Ads X