Meski Rupiah dan IHSG Tertekan, Makro Ekonomi Indonesia Dinilai Positif

JAKARTA, KOMPAS.com - Mata uang rupiah telah melemah 2,99 persen sejak awal tahun (ytd/year to date) terhadap dollar AS, atau berada pada level 13.960 pada akhir pekan, Jumat (11/5/2018) lalu.

Mengikuti pergerakan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 6,28 persen (ytd) atau pada level 5.956,83. Begitu pula Indonesia Composite Bond Index (ICBI) yang melemah 1,73 persen (ytd).

Meskipun volatilitas masih membayangi pasar finansial Indonesia, Bahana menilai kondisi makro ekonomi nasional masih tetap positif dalam jangka panjang. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak di kuartal satu yang meningkat 16,21 persen dibandingkan kuartal satu tahun lalu.

“Penerimaan pajak ini memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dapat mengurangi supply risk obligasi negara,” ujar Direktur Strategi dan Kepala Makroekononi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat melalui keterangan persnya Selasa, (15/5/2018).

Baca juga: Menjawab Twitter Fadli Zon soal Pelemahan Rupiah

Selain itu, kenaikan peringkat kredit dari Moodys Investors Service dari Baa3 menjadi Baa2 dengan proyeksi stabil juga menjadi payung positif bagi kestabilan ekonomi Indonesia, khususnya mengurangi risiko gagal bayar.

Daya beli masyarakat pun berangsur membaik, ditandai dengan penjualan sepeda motor di bulan Maret yang naik hampir 22 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal itu juga diperkuat dari pertumbuhan M1 (uang beredar), berhubungan positif dengan penjualan kendaraan hingga kinerja IHSG. Sehingga, diharapkan pemerintah segera menyalurkan belanja untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Melihat fenomena pelemahan rupiah, Budi menuturkan pelemahan yang terjadi pada kurs rupiah terhadap dollar AS cenderung disebabkan dari faktor eksternal bukan dari dalam negeri, baik itu kebijakan fiskal maupun moneter.

“Dari segi fiskal, baik itu pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan menunjukkan angka yang bagus. Bank Indonesia pun juga melakukan intervensi dengan melepas valas hingga 7 miliar dollar AS," sebutnya.

Menurut dia, BI memperlihatkan kebijakan yang mempertimbangkan faktor stabilisasi dan pertumbuhan, sehingga ditempuh dalam bauran kebijakan (policy mix).