Meski Rupiah dan IHSG Tertekan, Makro Ekonomi Indonesia Dinilai Positif

JAKARTA, KOMPAS.com - Mata uang rupiah telah melemah 2,99 persen sejak awal tahun (ytd/year to date) terhadap dollar AS, atau berada pada level 13.960 pada akhir pekan, Jumat (11/5/2018) lalu.

Mengikuti pergerakan rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 6,28 persen (ytd) atau pada level 5.956,83. Begitu pula Indonesia Composite Bond Index (ICBI) yang melemah 1,73 persen (ytd).

Meskipun volatilitas masih membayangi pasar finansial Indonesia, Bahana menilai kondisi makro ekonomi nasional masih tetap positif dalam jangka panjang. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak di kuartal satu yang meningkat 16,21 persen dibandingkan kuartal satu tahun lalu.

“Penerimaan pajak ini memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dapat mengurangi supply risk obligasi negara,” ujar Direktur Strategi dan Kepala Makroekononi PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat melalui keterangan persnya Selasa, (15/5/2018).

Baca juga: Menjawab Twitter Fadli Zon soal Pelemahan Rupiah

Selain itu, kenaikan peringkat kredit dari Moodys Investors Service dari Baa3 menjadi Baa2 dengan proyeksi stabil juga menjadi payung positif bagi kestabilan ekonomi Indonesia, khususnya mengurangi risiko gagal bayar.

Daya beli masyarakat pun berangsur membaik, ditandai dengan penjualan sepeda motor di bulan Maret yang naik hampir 22 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal itu juga diperkuat dari pertumbuhan M1 (uang beredar), berhubungan positif dengan penjualan kendaraan hingga kinerja IHSG. Sehingga, diharapkan pemerintah segera menyalurkan belanja untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Melihat fenomena pelemahan rupiah, Budi menuturkan pelemahan yang terjadi pada kurs rupiah terhadap dollar AS cenderung disebabkan dari faktor eksternal bukan dari dalam negeri, baik itu kebijakan fiskal maupun moneter.

“Dari segi fiskal, baik itu pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan menunjukkan angka yang bagus. Bank Indonesia pun juga melakukan intervensi dengan melepas valas hingga 7 miliar dollar AS," sebutnya.

Menurut dia, BI memperlihatkan kebijakan yang mempertimbangkan faktor stabilisasi dan pertumbuhan, sehingga ditempuh dalam bauran kebijakan (policy mix).

Selain itu, masalah yang kini menimpa mata uang rupiah adalah sentimen eksternal, baik itu dari stimulus Pemerintah AS Donald Trump yang memangkas pajak korporasi, sehingga berpeluang bagi bank sentral AS (The Fed) dalam menaikkan suku bunga.

Di samping itu, dollar AS menguat dan berbalik arah (unwind position) hampir terhadap sejumlah kurs mata uang asing.

Sehingga, publik perlu untuk lebih teredukasi menyikapi pelemahan rupiah. Karena secara global, koreksi rupiah tidak terlalu dalam dibandingkan sejumlah mata uang negara berkembang lainnya.

“Pengelolaan makroekonomi Argentina yang kurang bagus melandasi koreksi nilai tukar dan kenaikan suku bunga tertinggi di dunia. Sebagai contoh, mata uang Argentina peso terkoreksi 24,6 persen (ytd), Filipina peso terkoreksi 4,93 persen (ytd), India rupee melemah 5,42 persen (ytd), mata uang Brazil melemah 8,69 persen (ytd),” jelas Budi.

Sementara dengan harga minyak dunia yang terus melambung, turut memicu defisit impor minyak pada kuartal I-2018. Kenaikan harga minyak telah memicu defisit minyak naik 13 persen year on year (yoy).

Sementara itu, neraca dagang Indonesia di kuartal yang sama membukukan surplus 280 juta dollar AS, turun signifikan hingga 93 persen dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu dengan surplus sebesar 4,08 miliar dollar AS.

Pelemahan rupiah juga dipengaruhi faktor kebutuhan valuta asing yang dikumpulkan oleh korporasi nasional sebagai pembayaran dividen ke luar negeri. Pola pembayaran dividen berupa valuta asing, yang umum terjadi di kuartal dua telah menyebabkan rupiah tertekan.

Dana asing yang terus keluar (capital outflow) dari pasar obligasi dan IHSG juga merupakan dampak dari pelemahan rupiah. Secara global, dugaan Fed rate naik lebih banyak memicu kenaikan yield T-bond, yang berisiko memicu kenaikan yield obligasi, akibat aksi ambil untung investor asing.