KILAS EKONOMI

Padu Satu Percepat Proses Ijin Usaha di Kementerian Pertanian

Kompas.com - 15/05/2018, 19:21 WIB
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meresmikan Padu Satu yang merupakan pelayanan terpadu satu pintu online bagi pelaku usaha di kantor Kementan, Selasa (15/5/2018) Dok. Humas KementanMenteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meresmikan Padu Satu yang merupakan pelayanan terpadu satu pintu online bagi pelaku usaha di kantor Kementan, Selasa (15/5/2018)


KOMPAS.com - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau Padu Satu Kementan di kantor Kementan, Selasa (15/5/2018).

Padu Satu Kementan merupakan salah satu upaya pemerintah mengoptimalkan layanan publik.

Hal itu sejalan dengan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017.

Padu Satu memberikan pelayanan perijinan online sesuai pelaksanaan pelayanan perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) secara nasional.

(Baca: Pemerintah Sebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menjengkelkan)

Layanan Padu Satu mengedepankan prinsip kepercayaan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha tidak dituntut beragam syarat memberatkan untuk memulai usaha.

"Perijinan diberikan dengan komitmen pelaku usaha memenuhi berbagai syarat yang ada. Pemenuhan komitmen ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memonitornya," ujarnya.

Dengan pola pendekatan ini, fungsi pengawasan akan lebih diintensifkan.

Padu Satu juga memberikan kepastian penyelesaian perijinan kepada pelaku usaha dalam satuan waktu yang lebih pasti. Selain itu, pengurusan ijin jadi semakin mudah.

Gedung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Jalan Panglima Sudirman Trenggalek, Jawa Timur
 Dok. Humas Pemkab Trenggalek Gedung Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Jalan Panglima Sudirman Trenggalek, Jawa Timur

Dengan hanya melakukan satu kali registrasi, pelaku usaha bisa melakukan beragam proses yang melibatkan lintas kementerian/lembaga mau pun pemerintah daerah.

"Padu Satu juga tidak menuntut banyak dokumen dalam proses aplikasinya. Beberapa dokumen dasar, seperti KTP dan NPWP akan langsung diakses dari database nasional. Sehingga, tidak perlu disediakan pelaku usaha," ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X