Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPJS Kesehatan Tak Bisa Pangkas Pengeluaran untuk Kurangi Defisit

Kompas.com - 17/05/2018, 09:42 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comBPJS Kesehatan sempat defisit anggaran sebesar Rp 9 triliun pada tahun 2017 lalu. Salah satu solusi dari pemerintah yakni mengurangi pengeluaran dengan menghemat pos anggaran.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, opsi tersebut tidak bisa diterapkan karena dapat mengurangi pelayanan.

"Itu tidak dipilih karena kita tidak ingin benefit yang didapat masyarakat berkurang," ujar Fachmi di kantor pusat BPJS Kesehataan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Fachmi mengatakan, mustahil jika pelayanan yang diberikan selama ini porsinya dikurangi atau dihilangkan. Ada opsi lainnya, yakni penyesuaian iuran JKN-KIS untuk menyeimbangkan pendapatan.

Namun, Fachmi memastikan tak akan mengambil opsi tersebut karena tak ingin menambah beban masyarakat.

"Menurut kami, pelayanan ke masyarakat tidak boleh berhenti, baik kualitas pelayanan dengan kendali biaya sesuai prinsip yang harus dilakukan," kata Fachmi.

Opsi lain dari pemerintah yakni suntikan dana tambahan. Kucuran anggaran pertama diberikan sebesar Rp 4,2 triliun berasal dari anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk peserta BPJS Kesehatan dari golongan penerima bantuan iuran  atau masyarakat kurang mampu.

Sementara gelontoran kedua sebesar Rp 3,6 triliun berasal dari penyertaan modal negara.

"Persoalan di dapurnya kami bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan menyelesaikan," kata Fachmi.

"Pelayanan tetap sesuai dengan keseimbangan anggaran yang kita siapkan," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, persoalan ancaman defisit pada BPJS Kesehatan menemui titik terang.

Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri sudah mendapatkan solusi agar BPJS Kesehatan tidak lagi terancam defisit sebelumnya.

Puan berharap solusi tersebut tidak hanya bisa mengatasi ancaman defisit di BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan sekaligus perluasan peserta se-Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memastikan solusi yang dimaksud bukanlah menaikkan tarif bulanan peserta BPJS. Solusinya, ada beberapa pos anggaran di BPJS Kesehatan yang bakal dihemat.

"Saya lupa detailnya, tapi kurang lebih dengan ada penghematan di mana, penghematan di mana, kurang lebih begitu," ujar Nila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com