Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Etatisme Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi, BUMN Untung atau Rugi?

Kompas.com - 18/05/2018, 08:03 WIB
Ridwan Aji Pitoko,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak dapat dimungkiri, bahwa selama kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah terus membangun infrastruktur di seluruh pelosok negeri.

Pemerataan dan penghilangan kesenjangan ekonomi antar-daerah menjadi dua alasan mendasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang begitu masif sejak 2014 sampai sekarang.

Namun, bagaikan dua sisi mata uang, upaya pemerintah tersebut masih dirasa belum cukup lantaran masih terlalu mengandalkan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur dengan nilai besar.

Beberapa BUMN karya seperti Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya, Pembangunan Perumahan (PP) dan banyak lainnya telah mendapatkan penugasan untuk membangun infrastruktur mulai dari jalan tol hingga perumahan.

Penugasan itu yang kemudian disoroti karena berpeluang menciptakan etatisme.

Baca: Konsep Infrastruktur di Era Pak Jokowi Bentuk Etatisme..."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etatisme diartikan sebagai suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.

"Sekarang konsep infrastruktur di era Pak Jokowi sebagai bentuk etatisme atau semua ingin dikerjakan BUMN, semua pendanaan dari BUMN, APBN terutama juga masuk ke dalam kontaktor- kontraktor BUMN," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira sebagai bentuk etatisme.

Bhima menambahkan, etatisme tersebut kemudian membuat BUMN terkesan ugal-ugalan dalam membangun infrastruktur. Hal itu terlihat dari banyaknya kecelakaan konstruksi pada infrastruktur yang dibangun oleh BUMN.

Selain itu, dominasi BUMN tersebut mengikis kesempatan kontraktor swasta untuk bisa terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"BUMN harusnya urusi sektor-sektor yang strategis, tetapi selain itu juga harus membagi kuenya dengan swasta biar swastanya juga hidup karena ekonomi masyarakat juga ada di swasta-swasta," terang Bima.

Berdasarkan catatan Gapensi sebanyak 37.000 kontraktor swasta hilang dalam tiga tahun terakhir.

"Itu bukan angka yang sedikit. Itu terjadi karena swasta enggak kebagian kue pembangunan infrastruktur," imbuh Bhima.

Pendapat sama pun diutarakan Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis. Menurut dia, apa yang terjadi saat ini adalah pemerintah secara sengaja membagi kue pembangunan infrastruktur tidak merata antara BUMN dan swasta.

Saat ini terlalu banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah digarap oleh BUMN.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com