OJK Bekukan Kegiatan Usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan

Kompas.com - 18/05/2018, 20:11 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Keputusan pembekuan kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dikeluarkan melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 tertanggal 14 Mei 2018.

"Sanksi dikeluarkan karena perusahaan tersebut belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditor dan pemegang Medium Term Notes (MTN) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga," ujar Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo melalui keterangan tertulis, Jumat (18/5/2018).

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 POJK 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitor, kreditor, dan pemangku kepentingan termasuk OJK.

OJK sebelumnya telah memberi sanksi peringatan pertama hingga peringatan ketiga.

Baca juga: Transaksi Rp 100 Juta ke Atas Tak Boleh Tunai, Ini Respons OJK

"Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, maka perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan," kata Anto.

Anto mengatakan, jika PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tetap beroperasi sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengenaan sanksi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan," lanjut dia.

Di samping itu, OJK juga mengambil langkah-langkah pengawasan dengan melarang perusahaan mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

Larangan tersebut meliputi penggunaan dana keuangan perusahaan dan atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar; menambah penerbitan surat utang dalam bentuk apapun termasuk MTN; mengambil tindakan dan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi Perusahaan; serta mengganti pengurus Perusahaan tanpa persetujuan OJK.

"Setelah pengawasan dilakukan, OJK akan terus meminta pemegang saham pengendali dan pengurus yang bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah konkrit yang realistis serta fully committed terhadap kewajiban-kewajiban kepada kreditur dan masyarakat pemegang MTN," kata Anto.

Selain itu, kata Anto, OJK juga akan terus melakukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan stabilitas industri multifinance yang kuat dan kontributif serta high reputable.

"Sehingga dapat memelihara kepercayaan dari perbankan dan kreditur lainnya yang selama ini telah berjalan dengan baik," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.