BPK Sebut Data Tentang Beras Lokal Tak Akurat

Kompas.com - 21/05/2018, 19:50 WIB
Anggota IV BPK Rizal Djalil di Gedung BPK Jakarta, Senin (21/5/2018) KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKOAnggota IV BPK Rizal Djalil di Gedung BPK Jakarta, Senin (21/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) menilai data soal beras dalam negeri masih tidak akurat. Ketidakakuratan itu kemudian membuat tumpang tindih data yang dikeluarkan antara Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemdag), dan Bulog.

"BPK menemukan persoalan data konsumsi beras nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat," ujar Anggota IV BPK Rizal Djalil kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Baca: Soal Impor Beras, Ketua DPR Minta Tiga Institusi Siapkan Data Tunggal

Selain itu, Rizal menambahkan, saat ini sistem pelaporan produktivitas padi juga belum akuntabel. Namun demikian, Rizal mengapresiasi adanya inisiatif penggunaan satelit dan metode kerangka sampling area untuk melihat produktivitas padi di beberapa wilayah.

"Dengan itu mudah-mudahan hasilnya atau data terkait produktivitas bisa lebih baik lagi," imbuh Rizal.

Komponen lainnya yang turut memengaruhi ketidakakuratan data soal beras adalah banyaknya lahan pertanian padi yang dialihfungsikan, terutama di wilayah yang menjadi sentra penghasil beras.

"Data luas lahan tidak akurat. Terutama di Karawang, alih fungsi lahannya luar biasa. Ini ini harus kita antisipasi semua bagaimana mencegah alih fungsi lahan tersebut," ungkap Rizal.

Terakhir, lanjut Rizal, pemerintah tak pernah mengatur ketetapan angka cadangan pangan meskipun hal itu merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi pemerintah.

"Padahal untuk pengaturan angka cadangan pangan itu sudah ada di UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan," terang Rizal.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X