Sri Mulyani Pastikan Pajak UKM Turun Jadi 0,5 Persen

Kompas.com - 22/05/2018, 09:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Dari Usaha Yang Diterima atau Diperolah Wajib Pajak Tertentu Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, akhirnya rampung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, dalam revisi tersebut tarif PPh final untuk usaha kecil menengah (UKM) akan turun menjadi 0,5 persen dari saat ini 1 persen. Revisi aturan ini tinggal menunggu penomoran sebelum dipublikasikan.

Ani, panggilan karib menkeu menegaskan tidak ada pembahasan lagi untuk revisi PP 46/2013. "Harmonisasi sudah diselesaikan. Kayaknya tidak ada masalah. Naskahnya tidak berubah," tandas Ani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Senin (21/5/2018).

Di kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menegaskan revisi PP 46/2013 sudah siap meluncur ke publik. Saat ini, posisi dari PP tersebut ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk penomoran.

Baca juga: Kadin Senang Jokowi Turunkan Pajak UMKM Jadi 0,5 Persen

"Itu sudah dikirim ke presiden. Kemarin kalau tidak salah di Kumham (Kementerian Hukum dan HAM)," ucap Robert.

Robert mengatakan, ada tiga pokok di dalam revisi PP itu. Pertama, tarif dan subjek UKM yang boleh menggunakan PPh Final UKM, yakni 0,5 persen untuk WP Orang Pribadi (OP), persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV), firma, dan perseroan terbatas (PT).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, ambang batas (threshold) UKM yang saat ini sebesar Rp 4,8 miliar per tahun tetap dipertahankan.

Ketiga, adanya batas waktu bagi WP OP maupun WP badan UKM menggunakan tarif PPh Final. WP Badan memiliki batas waktu selama tiga tahun, setelah itu harus membuat pembukuan agar membayar pajak secara normal.

Batas waktu menggunakan PPh Final UKM dengan tarif 0,5 persen juga berlaku bagi WP OP selama enam tahun.

Pemerintah meyakini enam tahun adalah periode yang cukup untuk WP belajar memiliki pembukuan yang rapi. "Sehingga perhitungan pajaknya berdasarkan real gitu. Cost berapa, dan lain-lain," ujar Robert.

Menurut dia, pemungutan pajak berdasarkan pembukuan bakal akan menjadi kebijakan yang lebih adil. Pasalnya, Ditjen Pajak akan membebaskan pungutan pajak bagi WP yang merugi. Kondisi ini berbanding terbalik jika menggunakan tarif pajak final, WP tersebut tetap membayar pajak meski usahanya rugi.

Sementara Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) mengapresiasi penurunan tarif PPh final. Namun ia khawatir, batas waktu dan kewajiban pembukuan malah akan merepotkan pebisnis UKM dan pemerintah.

Seharusnya, di tengah kemajuan zaman, kebijakan pemerintah tak lagi merepotkan masyarakat. "Masyarakat perlu keringanan birokrasi selain keringanan pajak," kata Ikhsan. (Ghina Ghaliya Quddus)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Menkeu pastikan PPh final UKM sebesar 0,5%



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins 'Gish'

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins "Gish"

Rilis
Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Work Smart
Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Whats New
Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Whats New
Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Earn Smart
Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Smartpreneur
Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Whats New
IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

Whats New
UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

Whats New
Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Whats New
Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Whats New
Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Smartpreneur
Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Whats New
Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Smartpreneur
Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X