Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pemerintah Sulit Kendalikan Pemudik Pengguna Sepeda Motor

Kompas.com - 23/05/2018, 11:16 WIB
Ridwan Aji Pitoko,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menyatakan bahwa mengendalikan pemudik yang menggunakan sepeda motor menjelang lebaran nanti adalah sebuah kesulitan.

Hal itu lantaran tidak adanya kendaraan umum di daerah yang cukup memadai sehingga membuat masyarakat tidak punya pilihan transportasi ketika sampai di kampung halamannya.

"Sulit rasanya untuk menghimbau pemudik motor untuk beralih menggunakan angkutan umum. Pasalnya, di tempat tujuan, keberadaan angkutan umum tinggal cerita. Angkutan umum sudah punah. Walaupun ada hanya sisa sia yang tentunya kondisinya sudah tidak memadai lagi," kata Djoko kepada Kompas.com, Rabu (23/5/2018).

Situasi tersebut kemudian menjadi ironi ketika pemerintah menghendaki seluruh pemudik untuk menggunakan kendaraan umum. Sebab, pemerintah belum memberikan perhatian kepada penyediaan angkutan umum daerah yang mumpuni.

"Realitanya, angkutan pedesaan di Jawa sudah punah. Pemda tidak peduli, karena sepeda motor dianggap sebagai pengganti angkutan umum. Dampaknya, angka kecelakaan makin tinggi. Secara nasional masih bertengger di atas 70 persen," ungkap Djoko.

Pemerintah memang menyediakan fasilitas mudik gratis kepada 39.446 unit sepeda motor melalui truk, kereta api, kapal laut, dan kapal roro pada 2018. Jumlah tersebut naik 106 persen dari tahun lalu yang hanya 19.148 unit sepeda motor.

Kemudian sebanyak 63,9 juta pemudik diprediksi pergi menggunakan sepeda motor. Djoko pun menilai program mudik gratis bagi sepeda motor itu tak mampu mengakomodir keseluruhan pemudik tersebut.

"Dari kuota mudik gratis sepeda motor, hanya dapat mengakomodir 0,0061 persen saja. Jauh dari angka 1 persen. Mudik gratis menggunakan kapal laut, paling tinggi subsidinya, sekitar Rp 1,2 juta per unit sepeda motor," terangnya.

Oleh sebab itu, Djoko mengimbau kepada pemerintah agar merealisasikan janjinya dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Pehubungan 2015-2019 yang akan menyediakan angkutan umum untuk 34 kota se-Indonesia agar angkutan umum di daerah bisa memadai seperti di Jakarta.

"Selama transportasi umum di daerah masih buruk, sulit rasanya pemerintah mengendalikan sepeda motor untuk digunakan mudik. Oleh sebab itu segeralah pemerintah membangun transportasi umum sesuai janjinya dalam RPJMN 2015-2019," pungkas Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com