JAKARTA, KOMPAS.com - Lemahnya otot rupiah masih menjadi isu panas di banyak kalangan.
Kemarin, Selasa (22/5/2018), data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), menunjukkan kurs rupiah mencapai Rp 14.178 per dollar AS atau melemah dibandingkan hari sebelumnya yang sebesar Rp 14.176 per dollar AS. Jika dihitung sejak awal tahun, rupiah tercatat masih melemah sekitar 4,5 persen.
Mengutip Kontan.co.id, Rabu (23/5/2018), Bank Indonesia (BI) berupaya menjaga rupiah melalui intervensi pasar. Namun, sejauh ini, rupiah masih belum kembali ke titik normalnya.
Baca: Gejolak Rupiah Jadi Catatan Bagi Gubernur BI Berikutnya
Di mata bank sentral, upaya penguatan rupiah tidak bisa sebatas pada intervensi BI, melainkan juga harus digotong bersama pemerintah. Sebab, salah satu upaya paling krusial memberikan amunisi penguatan rupiah adalah menambal defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Di sisi ini, peran pemerintah jelas sangat vital.
Nah, tahun ini, BI memproyeksikan, defisit transaksi berjalan akan mencapai 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini berada pada titik paling besar dari proyeksi sebelumnya antara 2,2 persen-2,3 persen terhadap PDB.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, proyeksi melebarnya defisit transaksi berjalan itu berbasis pada realisasi CAD pada kuartal I-2018 yang sudah mencapai 2,15 persen atau 5,5 miliar dollar AS. Angka itu atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan defisit 1 persen terhadap PDB.
Agus menilai, angka ini cukup besar. "Kalau setahun, itu kira-kira ada di 2,3 persen dari PDB. Secara besaran 23 miliar dollar AS," ucapnya, Selasa (22/5).
Makin lebarnya CAD terjadi seiring dengan lonjakan impor pada kuartal I-2018. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor kuartal I-2018 tumbuh 12,75 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor 6,17 persen (yoy). Kenaikan impor itulah yang menurut Agus, mendorong CAD.
Meski naik, persentase ini tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sehingga dinilai masih aman dan terjaga. "Kalau masih di bawah 3 persen dari PDB, kami melihat masih sustainable," katanya.
Harus surplus
