Dilantik Jadi Gubernur BI, Ini PR yang Menanti Perry Warjiyo

JAKARTA, KOMPAS.com -  Perry Warjiyo dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) Kamis (24/5/2018) ini. Setumpuk pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menantinya.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Arya Yudhistira mengatakan, stabilisasi nilai rupiah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh gubernur yang baru menjabat ini.

"Sejak awal tahun 2018 rupiah sudah melemah 4,62 persen (ytd). Respon BI sebelumnya yang terlambat menyesuaikan bunga acuan harus disikapi oleh Gubernur BI yang baru," ujarnya melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Dia menyebutkan, salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas rupiah adalah dengan konsisten menerapkan intervensi cadangan devisa.

Baca juga: Perry Warjiyo Resmi Gubernur BI, Bankir dan Ekonom Optimistis

Selanjutnya, jika rupiah melemah hingga Juni serta ruang kenaikan bunga acuan masih memungkinkan, BI bisa menaikkan kembali BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sebanyak 25 basis point (bps).

BI di bawah kepemimpinan Perry juga diharap dapat menjaga inflasi tetap rendah melalui berbagai bauran kebijakan serta koordinasi antar stakeholder.

"Salah satu hal yang bisa dilakukan BI adalah memperkuat koordinasi TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah)," lanjutnya.

Menurut dia, pemerintah daerah harus berperan aktif untuk menjaga pasokan dan harga pangan karena volatile food merupakan komponen paling besar yang mendorong inflasi, terutama ketika Ramadhan dan Lebaran.

Baca juga: Gubernur BI Yakin Kondisi Ekonomi Indonesia Bisa Bikin Rupiah Menguat

Selain itu, sebagai Bank Sentral menurut dia memiliki fungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tidak sekedar bermain aman dengan utak atik instrumen moneter agar stabilitas keuangan terjaga, namun juga harus pro growth policy. Sebagai contoh BI perlu merelaksasi loan to value agar DP kredit rumah dan kendaraan bermotor bisa lebih murah lagi," katanya.

Dengan diterapkannya hal tersebut diharapkan pertumbuhan kredit dan industri dapat meningkat, serta perekonomian bisa tumbuh di atas 5,1 persen.

Bhima juga beranggapan, Perry sebaiknya mempermudah perizinan fintech e-payment dengan melakukan penyederhanaan prosedur (single window policy) untuk memajukan industri fintech.

"Harusnya BI bisa. Pak Perry harus jadi Gubernur BI berjiwa milenial yang paham perubahan teknologi keuangan," ujar Bhima.

Yang terakhir, BI perlu mengembangkan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Setelah sebelumnya mengeluarkan peraturan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), implementasi penggunaan GPN juga perlu diawasi dan berhati-hati.

"Salah satunya mengukur kemampuan perusahaan switching dalam melindungi data dan keamanan transaksi nasabah bank," tukas dia.