Ini Besaran THR untuk Pegawai Lembaga Nonstruktural, dari KPK hingga BPH Migas

Kompas.com - 27/05/2018, 11:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah juga mengatur besaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pimpinan dan pegawai di lembaga nonstruktural yang merupakan non-PNS melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018.

Lembaga nonstruktural merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, contohnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Dewan Pers, Kantor Staf Presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga nonstruktural dapat melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Biaya operasionalnya ditanggung oleh negara.

Baca juga: Menkeu Pastikan Pegawai Honorer Juga Dapat THR, Ini Pembagiannya

Berdasarkan laman Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, THR untuk pimpinan dan pegawai lembaga nonstruktural masing-masing sebesar penghasilan bulan Mei. Pemberian THR dilakukan pada bulan Juni.

"Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan," demikian tertulis di situs Setkab.

Berikut daftar besaran THR yang diatur dalam PP 20/2018:

Pimpinan Lembaga Nonstruktural

- Ketua/Kepala: Rp 24.980.000

- Wakil Ketua/Kepala: Rp 23.544.000

- Sekretaris: Rp 22.305.000

Halaman Selanjutnya
Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siapa Pemilik Royal Ambarrukmo yang Jadi Lokasi Pernikahan Kaesang?

Siapa Pemilik Royal Ambarrukmo yang Jadi Lokasi Pernikahan Kaesang?

Whats New
Mirae Asset Proyeksi IHSG Tembus 7.880 pada 2023, Sektor-sektor Saham Ini Jadi Pilihan

Mirae Asset Proyeksi IHSG Tembus 7.880 pada 2023, Sektor-sektor Saham Ini Jadi Pilihan

Whats New
Pasca Cabut Izin Usaha, OJK Akan Telusuri Aset Pribadi dan Gugat Pemilik Wanaartha Life

Pasca Cabut Izin Usaha, OJK Akan Telusuri Aset Pribadi dan Gugat Pemilik Wanaartha Life

Whats New
'Langkah Membumi', Cara Blibli Ikut Konservasi Alam hingga Berdayakan Perempuan Marjinal

"Langkah Membumi", Cara Blibli Ikut Konservasi Alam hingga Berdayakan Perempuan Marjinal

Whats New
Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Sempat Menolak, Mendag Zulhas Akhirnya Setujui Impor Beras 500.000 Ton

Whats New
IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS 'Top Losers' LQ45

IHSG Sesi I Ditutup Melemah, GOTO, WIKA, dan TINS "Top Losers" LQ45

Whats New
HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

HRD hingga Sales Marketing Jadi Pekerjaan yang Banyak Dilamar Pencari Kerja di JobStreet

Whats New
Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Puji Kinerja Menteri PUPR, Sri Mulyani: Pak Bas Tiap Detik Pikirkan Rakyat, Rambut Putih Kulit Berkerut

Whats New
Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Bocoran OJK: 2 BUMN Segera IPO, Satu Terlaksana Tahun Ini, Satu Lagi Tahun Depan

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 1,75 Persen

Whats New
Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Ada Potensi Resesi, Erick Thohir Pastikan BUMN Serap Hasil Panen Petani

Whats New
Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Kementerian PUPR Lakukan Serah Terima BMN Tahap II Senilai Rp 19,08 Triliun

Whats New
Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Catat Prosedur Membawa Hewan di Pesawat Garuda Indonesia

Spend Smart
Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Ekonom Keberatan dalam RUU P2SK Pengurus Parpol Boleh Jadi Dewan Gubernur BI

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Pemerintah Kantongi Rp 15,5 Triliun dari Lelang 7 SUN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.