Penurunan HET Beras Dianggap Tidak Realistis - Kompas.com

Penurunan HET Beras Dianggap Tidak Realistis

Kompas.com - 29/05/2018, 14:24 WIB
Ilustrasi: Buruh menurunkan beras Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (26/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ilustrasi: Buruh menurunkan beras Bulog di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (26/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menurunkan Harga Eceran Tertinggi ( HET) beras di sejumlah wilayah di Indonesia Barat menurut Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi tidak realistis.

"HET yang tadinya Rp 9.450 per kilogram akan diturunkan menjadi Rp 8.950 per kilogram. Penurunan harga komoditas pangan yang dilakukan hanya melalui peraturan tidak akan efektif," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (28/5/2018).

Menurutnya, penerapan HET sedari awal tidak efektif untuk menurunkan harga. Berlakunya HET hanya bertujuan meredam harga di tingkat konsumen tanpa memikirkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan para pedagang dan petani.

Baca juga: CIPS: Penyederhanaan Izin Tenaga Kerja Asing Dinilai Tepat

 

"Daripada menurunkan besaran HET, pemerintah sebaiknya fokus membenahi rantai distribusi beras yang panjang," tambahnya.

Hizkia beranggapan, penerapan HET justru akan memberatkan petani dan pedagang, terutama pedagang kecil.

Bagi petani, adanya HET tidak akan meningkatkan keuntungan karena harga beras hasil panen sudah dipatok sesuai dengan Harga Pokok Pembelian (HPP).

Sementara bagi pedagang kecil, mereka dipaksa untuk menurunkan harga jual.

"Padahal biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan beras sudah lebih dari besaran HET itu sendiri,” jelasnya.

Baca juga: Mendag Sebut 600.000 Ton Beras Impor Sudah Datang ke Indonesia

Selain itu, dengan diterapkannya HET juga akan memunculkan risiko pencampuran beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah oleh pedagang demi menghindari kerugian. Selain itu, Hizkia melanjutkan, pedagang eceran juga harus menanggung biaya saat bertransaksi dengan pedagang grosir.

"Biaya ini meliputi biaya transportasi dan upah tenaga kerja. Biaya tambahan ini juga tidak diperhitungkan pemerintah saat menetapkan HET beras," ujar Hizkia.

Selain itu, intervensi pasar yang dilakukan pemerintah melalui HET juga dianggap telah mendistorsi permintaan dan penawaran di pasar.

"Kalau hal ini dibiarkan, saya khawatir akan terjadi kelangkaan beras,” tambahnya.

Kompas TV Karut marut data beras menjadi salah satu alasan, pemerintah mengandalkan impor untuk mengamankan pasokan beras nasional.



Close Ads X