Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2017 Raih Predikat WTP

Kompas.com - 31/05/2018, 10:22 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (26/4). Kompas/Alif IchwanKetua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (26/4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017.

Opini diberikan setelah BPK menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atau audit LKPP 2017 dan disampaikan BPK di hadapan dewan dalam sidang paripurna di DPR RI, Kamis (31/5/2018).

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP 2017 yang diterima Kompas.com dari BPK, turut disertakan 13 temuan berupa kelemahan pengendalian internal dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Meski ada 13 temuan dan 5 poin ketidakpatuhan, BPK menilai hal tersebut tidak memengaruhi secara material kewajaran LKPP 2017 sehingga mereka memberikan opini WTP.

"Untuk LKPP tahun 2017, pemeriksaan mencakup 87 kementerian/lembaga dan 1 Bendahara Umum Negara di mana jumlah yang menerima predikat WTP bertambah dibanding tahun lalu," kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.

Bahrullah menjelaskan, jumlah kementerian/lembaga yang meraih predikat WTP tahun 2016 ada 74, dilanjutkan dengan 8 kementerian/lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 6 kementerian/lembaga yang oleh BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sementara untuk LKPP 2017, kementerian/lembaga yang WTP ada 80, 6 yang WDP, dan 2 yang TMP.

BPK juga memberikan review terhadap pelaksanaan transparansi fiskal pemerintah untuk tahun 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Bahrullah, dari total 36 kriteria transparansi fiskal, pemerintah telah memenuhi sebagian besarnya dengan level advanced sebanyak 18 kriteria (50 persen), level good sebanyak 13 kriteria (36 persen), level basic sebanyak 3 kriteria (8 persen), dan not met sebanyak 2 kriteria (6 persen).

Hasil pemeriksaan LKPP tahun 2017 ditandatangani oleh anggota BPK, Agus Joko Pramono, pada 21 Mei 2018 lalu. Melalui capaian ini, BPK berharap pelaksanaan APBN dapat lebih baik lagi dan kekurangan yang masih ada bisa dibenahi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun pada Kuartal III 2021

Naik 35 Persen, Laba Bersih BTN Capai Rp 1,52 Triliun pada Kuartal III 2021

Whats New
Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Whats New
Lewat 'Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja', Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Lewat "Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja", Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Rilis
Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Whats New
Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Whats New
Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas

Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas

Rilis
Ini Kunci Sukses Bos Radja Cendol, Sempat Hanya KKP hingga Punya Outlet di Hongkong

Ini Kunci Sukses Bos Radja Cendol, Sempat Hanya KKP hingga Punya Outlet di Hongkong

Smartpreneur
Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar Sampai Ujung Langit

Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar Sampai Ujung Langit

Rilis
Squid Game dan Subway, Marketing Popular Culture

Squid Game dan Subway, Marketing Popular Culture

Work Smart
Krisis Energi Singapura Akibat Indonesia, Ini yang Jadi Penyebab

Krisis Energi Singapura Akibat Indonesia, Ini yang Jadi Penyebab

Whats New
IHSG Melemah Pada Sesi I Perdagangan, Asing Lepas ASII, BBCA, dan BUKA

IHSG Melemah Pada Sesi I Perdagangan, Asing Lepas ASII, BBCA, dan BUKA

Whats New
Penyaluran Kredit Baru Kuartal III Masih Tumbuh, Sektor Konstruksi dan Pertanian Naik Paling Tinggi

Penyaluran Kredit Baru Kuartal III Masih Tumbuh, Sektor Konstruksi dan Pertanian Naik Paling Tinggi

Rilis
Presiden Jokowi Targetkan RI Jadi Pusat Industri Halal Dunia pada 2024

Presiden Jokowi Targetkan RI Jadi Pusat Industri Halal Dunia pada 2024

Whats New
Menakar Prospek Harga Saham BBCA Hingga Akhir Tahun

Menakar Prospek Harga Saham BBCA Hingga Akhir Tahun

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.