Menteri Susi Ajak 83 Pengusaha Jepang untuk Investasi di Indonesia

Kompas.com - 02/06/2018, 16:15 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan sejumlah pengusaha asal Jepang beberapa waktu lalu. dok KKPMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu dengan sejumlah pengusaha asal Jepang beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak 83 pengusaha Jepang sektor kelautan dan perikanan untuk berinvestasi pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam titik pulau terluar Indonesia.

Adapun enam pulau tersebut yaitu Sabang, Aceh; Natuna, Kepulauan Riau; Morotai, Maluku Utara; Biak Numfor, Papua; Moa dan Saumlaki, Maluku.

Susi mengakui, sektor penangkapan ikan saat ini memang telah ditetapkan sebagai negative list investasi asing. Namun menurutnya, sektor pengolahan dan logistik masih terbuka sepenuhnya bagi negara asing.

Oleh karena itu, ia mengundang Jepang untuk mengambil kesempatan berinvestasi dalam revitalisasi sektor perikanan ini.

“Indonesia memiliki panjang garis pantai 90.000 km. Setiap 30 km diperlukan mesin es (flake ice machine), maka butuh 3.000 mesin kecil dengan 1,5 ton es seharga 20 ribu dollar AS. Sehingga dibutuhkan 60 juta dollar AS. Ini bisnis bagus,” papar Menteri Susi dketerangan resminya, Sabtu (2/6/2018).

Untuk menarik calon investor Jepang tersebut, Menteri Susi memaparkan kondisi terkini kelautan dan perikanan Indonesia serta rencana jangka panjang pemerintah Indonesia dalam pengelolaannya. Selain itu, Menteri Susi juga memamerkan perolehan ikan Indonesia yang terus meningkat.

“Kini, nelayan semakin mudah menangkap ikan. Bahkan, di Pulau Natuna, nelayan sangat mudah memperoleh ikan tuna seberat 70-90 kg hanya dengan melaut sekitar 5 mil dari bibir pantai. Kesejahteraan nelayan pun meningkat. Neraca perdagangan ikan juga surplus. Bahkan saat ini Indonesia nomor satu di ASEAN, menggeser Thailand,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan SKPT di enam pulau terluar Indonesia merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri kelautan dan perikanan.

“Pengembangan industri kelautan dan perikanan di 6 pulau terluar ini sebagai upaya melakukan food security dan juga defense security,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, Indonesia membutuhkan investasi fasilitas cold storage, industri pengolahan, hingga pembangunan pelabuhan yang saat ini tengah dalam penjajakan kedua negara.

"Lokasi akan dikelola koperasi dan didampingi BUMN perikanan, Perindo, dan Perinus,” ujar Brahmantya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X