Bahas Nasib Honorer, DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Gabungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat gabungan bersama kementerian terkait membahas penyelesaian tenaga honorer K-2.

Rapat tersebut diikuti Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi XI bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya akan menjelaskan kronologis dan kriteria tenaga honorer.

"Sampai sejauh ini ya g berkembang di media massa, definisi tenaga honorer ini masih simpang siur. Oleh karena itu kami ingin menjelaskan definisi tenaga honorer apa," ujar Setiawan di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Baca juga: Menkeu Pastikan Pegawai Honorer Juga Dapat THR, Ini Pembagiannya

Setiawan mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 56 Tahun 2012, disebutkan bahwa tenaga honorer merupakan honorer yang bekerja setahun setelah 31 Desember 2005. Rentang usianya 19 hingga 46. Definisi dasar tersebut yang akan disampaikan Kemenpan-RB. Selanjutnya, pihaknya juga akan menjelaskan upaya oemerinfah dalam memperbaiki kualitas sumber daya aparatus sipil negara.

"Berikutnya terkait dengan usulan saja bagaimana agar diselesaikan antara kementerian secara tuntas," kata Setiawan.

Setiawan mengatakan, sebenarnya persoalan tenaga honorer K-2 secara payung hukum sudah selesai dengan adanya dua peraturan pemerintah tersebut. Dalam PP 56/2012, kata dia, ditekankan bahwa tenaga honorer yang ada saat itu harus diseleksi satu kali dan rangkaiannya sudah selesai.

"Yang saat ini kita berkembang adalah yang tidak lulus saat itu. Secara regulasi pemerintah telah ikuti aturan yang disepakati," kata Setiawan.

Sebanyak 438.000 tenaga honorer tidak lolos seleksi menjadi pegawai negeri sipil saat seleksi 2013 lalu.

Terkait banyaknya tenaga honorer yang mengeluhsoal gaji dan tunjangan hari raya, menurut dia hal itu bukan kewenangan pemerintah. Sebab, tenaga honorer tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang merekrutnya.

"Kami ingin menanyakan balik sebetulnya tenaga honorer itu direkrut siapa? Artinya yang merekrutlah yang harus bertanggungjawab untuk itu," kata Setiawan.