Menyoal Pemberian THR PNS di Daerah yang Banyak Dikeluhkan

Kompas.com - 06/06/2018, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Arahan pemerintah untuk pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR), berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah daerah.

Hal tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 tentang THR dan disebutkan anggaran untuk pelaksanaannya dibebankan pada APBD.

Namun, belakangan muncul keluhan dari sejumlah daerah yang mengaku keberatan dengan kebijakan itu.

Keberatan mereka dikarenakan APBD tidak mencukupi untuk memberikan THR sebanyak seperti yang ditentukan oleh pemerintah, di mana komponen THR tidak hanya dari gaji pokok, melainkan dari berbagai tunjangan melekat yang setara dengan take home pay satu bulan.

Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, aturan mengenai THR sudah disusun setahun yang lalu, bersamaan dengan pembahasan anggaran tahun 2018. Sehingga, implementasi PP 19/2018 tahun ini merupakan terusan dari pelaksanaan APBN maupun APBD tahun 2018.

"THR ke daerah itu juga disesuaikan atas kesanggupan daerah masing-masing sesuai APBD mereka," kata Marwanto saat acara buka puasa bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).

Pedoman teknis yang mengatur pemberian THR ke daerah tertuang dalam Surat Edaran Mendagri pada 30 Mei 2018.

Menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Syarifuddin seperti dikutip dari laman kemendagri.go.id, Surat Edaran diterbitkan lantaran banyak daerah salah menafsirkan PP 19/2018 dan PP 18/2018 tentang gaji ke-13 sehingga nominalnya lebih besar dari yang seharusnya.

Berdasarkan Surat Edaran yang dimaksud, kepala daerah diperintahkan memberikan THR pada pekan pertama bulan Juni 2018. Sumber pembayaran THR bisa dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta sumber penerimaan daerah lainnya.

Namun, dalam kondisi daerah belum siap memberikan THR, maka dapat dibayar pada bulan-bulan berikutnya, seperti tercantum dalam PP 19/2018 Pasal 4 ayat 2. Walaupun sempat dikeluhkan, per hari Selasa kemarin sudah banyak pemerintah daerah yang memberikan THR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, pemberian THR di daerah telah terlaksana di 202 kabupaten, 48 kota, dan 19 provinsi. Sebagian besar di antaranya telah membayarkan THR dengan komponen gaji pokok ditambah tunjangan melekat atau di luar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Top Up OVO lewat ATM dan m-Banking dengan Mudah

Cara Top Up OVO lewat ATM dan m-Banking dengan Mudah

Spend Smart
Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Whats New
Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Earn Smart
Saat 'Green Energy' Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Saat "Green Energy" Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Whats New
G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

Whats New
Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Earn Smart
Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Whats New
MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

Whats New
Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Whats New
Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.