Kemendagri: Belum Ada Pemda yang Keberatan soal THR

Kompas.com - 06/06/2018, 17:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri sampai Rabu (6/6/2018) sore belum menerima satupun surat pernyataan dari pemerintah daerah yang berisi tentang keberatan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun ini.

Sebelumnya ramai diberitakan sejumlah daerah keberatan karena THR bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota DPRD dibebankan pada APBD, di mana komponen THR tahun ini diatur pemerintah setara take home pay satu bulan, bukan gaji pokok semata.

"Sampai hari ini belum ada surat satupun yang mengatakan ada daerah yang keberatan kasih THR dan gaji ke-13. Ada daerah tertentu yang kami konfirmasi bilang dananya ada dan siap bayar. Padahal di media bilang keberatan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (6/6/2018).

Menurut Syarifuddin, ketika menghubungi pemda secara acak sampai sore ini, belum ditemukan yang keberatan dengan penyampaian THR setara take home pay tersebut. Ketentuan tersebut memang baru diberlakukan tahun ini dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018.

Baca juga: Menyoal Pemberian THR PNS di Daerah yang Banyak Dikeluhkan

Dia juga meragukan jika ada daerah yang mengaku tidak bisa membayarkan THR untuk para pegawainya. Hal itu dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018, pemda sudah diminta agar mengantisipasi kebutuhan untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2018.

"Pemda diminta mengalokasikan anggaran yang cukup dalam untuk belanja pegawai. Kalau tidak ada sama sekali, berarti daerah tersebut tidak patuh terhadap Permendagri," tutur Syarifuddin.

Menanggapi komponen THR tahun ini yang lebih gemuk dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni terdiri atas gaji pokok dengan beberapa tunjangan, Kemendagri memaklumi jika ada pemda yang anggarannya tidak cukup.

Jika hal itu terjadi, kepala daerah bisa menggunakan dana dari anggaran belanja tidak terduga, menjadwalkan ulang kegiatan, hingga memanfaatkan kas yang tersedia.

Jika masih tidak cukup juga, kepala daerah memiliki wewenang diskresi untuk membayarkan kekurangan THR pada bulan-bulan berikutnya. Ketentuan ini tertera dalam PP 19/2018.

"Kalau ada yang mau bayar THR dari gaji pokoknya dulu, itu boleh, bentuk diskresi kepala daerah," ujar Syarifuddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Setelah Terseok-seok, IHSG Berpeluang Bangkit Hari Ini

Earn Smart
Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Nasabah Kresna Life Gugat OJK ke Pengadilan, Apa Saja Tuntutannya?

Whats New
Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Saatnya Berbagi Cuan Tambang dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Whats New
10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

10 Negara OPEC Turunkan Produksi, Harga Minyak Dunia Terpantau Menguat

Whats New
Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Daftar 10 Perusahaan Penerima PMN BUMN Rp 73 Triliun dan Rincian Penggunaan Dananya

Whats New
BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.