HIPMI Usulkan 5 Persen APBN-APBD Dialokasikan untuk Kewirausahaan - Kompas.com

HIPMI Usulkan 5 Persen APBN-APBD Dialokasikan untuk Kewirausahaan

Kompas.com - 07/06/2018, 11:37 WIB
IlustrasiTHINKSTOCKPHOTOS Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran kewirausahaan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dan APBD.

Usulan tersebut ia sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Pansus RUU Kewirausahaan di DPR RI, Jakarta, Rabu (6/6/2018). Ia menilai, jumlah pengusaha nasional saat ini masih belum ideal. Populasi pengusaha baru mencapai 3,1 persen dari total penduduk.

"Dibandingkan dengan negara lain, rasio wirausaha Indonesia masih sangat kecil dan belum memenuhi rasio yang ideal," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (7/6/2018).

Bahlil mengatakan, draft RUU Kewirausahaan melampirkan sebanyak 258 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dalam draft RUU tersebut, Hipmi mengusulkan perubahan 65 isu strategis. Alokasi anggaran untuk kewirausahaan termasuk salah satunya.

Bahlil mengatakan, ada ketimpangan kondisi kewirausahaan antara wirausaha mikro dan menengah. Jumlah wirausaha mikro dan kecil sebesar 99,9 persen, sedangkan wirausaha menengah hanya 0,1 persen. Padahal, kata dia, selama ini, wirausaha UMKM memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan mampu mempercepat pemerataan ekonomi nasional

“Wirausahawan merupakan aset bangsa yang penting. Penerimaan pajak terbesar adalah pajak usaha, yang berasal dari kalangan wirausaha," kata Bahlil.

"Jika di masa lalu pertahanan negara bergantung kepada militer, maka di masa depan pertahanan negara juga dilakukan oleh kalangan wirausaha," lanjut dia.

Oleh karena itu, Hipmi mengusulkan agar RUU Kewirausahaan Nasional harus dirumuskan untuk tiga tujuan strategis. Pertama, mempercepat lahirnya lebih banyak wirausaha pemula dari kalangan pemuda. Kedua, mewadahi naik kelasnya wirausaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke menengah, dan dari usaha menengah ke besar.

"Ketiga, keterlibatan pengusaha nasional yang ada di daerah sebagai subyek dan obyek pembangunan,” ujar Bahlil.


Close Ads X