APTRI Laporkan Beratnya Kondisi yang Dihadapi Petani Tebu ke Presiden

JEMBER, KOMPAS.com - Perwakilan petani tebu rakyat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), mendatangi Istana Negara untuk melapor kepada Presiden Joko Widodo atas kondisi yang mereka hadapi.

“Kami sengaja datang ke Istana Negara untuk lapor langsung kepada Bapak Presiden, agar beliau tahu seperti apa kondisi para petani tebu di lapangan,” ungkap Ketua Dewan Penasehat DPP APTRI, Arum Sabil, kepada Kompas.com, Kamis (7/6/2018).

Ada sembilan poin aspirasi para petani yang disampaikan kepada presiden, melalui Kepala Staf Presiden RI Moeldoko.

“Pertama, kebijakan harga pangan murah agar di terapkan yang berkeadilan, dengan tetap menjaga dan melindungi petani dengan jaminan kepastian dan memiliki nilai ekonomi yang memberdayakan,” ungkap Arum.

Kemudian, petani tebu meminta agar Harga Eceran Tertinggi (HET) gula sebesar Rp 12.500 ditinjau ulang.

“Secara psikologis dan logika pasar akan menekan harga jual gula petani, karena biaya produksi gula petani saat ini sudah mencapai Rp 9.700 per kg- 10.500 per kg. Saya pernah bilang, bahwa petani tebu saat ini berada di jurang kematian,” tambahnya.

Selanjutnya, penetapan HET Gula hendaknya harus berkeadilan dan wajar, untuk menjaga kepentingan petani dan konsumen.

“Ya idealnya adalah Rp15.000 perkilogram, karena kebutuhan perkapita gula Masyarakat Indonesia, baik untuk konsumsi rumah tangga dan industri makanan dan minuman, total sekitar 18 kilogram sampai 20 kilogram pertahun,” terangnya.

Para petani juga meminta, agar pada musim panen tebu Tahun 2018 ini, gula petani agar dibeli oleh pemerintah.

“Tentu harganya sesuai usulan Menteri Pertanian, berdasarkan hasil perhitungan team independen yang di tunjuk oleh pemerintah sebesar Rp 10.500 per kilogramnya,” kata Arum.

Arum juga meminta, agar pembelian gula petani yang melalui Bulog harus di bebaskan dari pungutan PPH.

“Kami juga meminta agar monopoli istilah penjualan gula curah yang hanya bisa dilakukan oleh Bulog agar di cabut. SNI Gula juga harus dicabut karena penerapanya hanya berdasarkan kualitas warna, bukan berdasarkan tingkat higienitas dan kelayakan dari sisi kesehatan di konsumsi manusia,” tambahnya.

Yang tidak kalah penting, lanjut Arum, petani tebu berharap kepada KPK dan satgas pangan, agar bersinergi dalam memberantas dan membongkar sindikat mafia gula impor, dengan modus investasi industri gula di dalam negeri.

“Alhamdulillah, aspirasi kami oleh Pak Moeldoko akan disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan saat itu, beliau juga menegaskan bahwa Presiden akan selalu memberikan perhatian, dan perlindungan kepada petani dan Pertanian Indonesia,” tutupnya.